Infografis
Suara.com - Hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih memanas jelang Muktamar VI di Bali.
Memburuknya hubungan PBNU dengan PKB disinyalir dipicu terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024 yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar.
Konflik keduanya makin meruncing kala PBNU memanggil sejumlah tokoh untuk dimintai keterangan mengenai PKB.
Sementara itu, kubu partai pimpinan Muhaimin Iskandar menuding PBNU berupaya merebut PKB.
Terlepas dari itu, sejarah PKB sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari PBNU. Keduanya terikat kuat di masa lalu.
Sejarah Beridirinya PKB dan Surat Tugas PBNU
Mengutip dari laman resmi PKB, lahirnya partai ini tak lepas dari kondisi politik di masa Reformasi. Sesaat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, PBNU mendapat desakan dari warga NU atau Nahdliyin terkait sikap politik.
Beberapa mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik, ada juga yang sudah menyodorkan nama partai.
Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan, terbanyak ialah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Bahkan, ada yang menyetorkan lambang partai, visi dan misi, AD/ART, hingga bentuk hubungannya dengan NU.
Namun, PBNU ingin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Organisasi tetap berpegang pada hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
