Infografis
Suara.com - Wacana reshuffle kabinet kembali mengemuka menjelang akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024. Kabar ini semakin kencang, terutama karena disebut-sebut akan menyasar sejumlah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Isu soal reshuffle ini, digadang-gadang bakal terjadi pada 2 menteri Jokowi. Ditanya soal hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin enggan banyak bicara.
“Tunggu saja, itu kan hak prerogatif presiden,” kata Maruf Amin, usai upacara peringatan kemerdekaan HUT RI ke-79, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).
Sehelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada kabar resmi mengenai rencana reshuffle kabinet. Menurut Yusuf, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa reshuffle akan dilakukan jika diperlukan, tetapi belum ada keputusan pasti.
"Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'," ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).
Meskipun demikian, Yusuf menegaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet kapan saja selama masa jabatannya. Isu reshuffle ini menjadi perhatian publik, terutama karena waktu yang semakin dekat dengan akhir masa kepresidenan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang telah buka suara terkait isu perombakan kabinet atau reshuffle tersebut. Terlebih isu yang berhembus disebut-sebut akan dilakukan pekan ini.
Jokowi menegaskan reshuffle memang berpeluang dilakukan, asal memang diperlukan. Hal ini sudah disampaikan Jokowi berulang.
"Ya kalau, kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga: Beda Makna Baju Adat Selvi Ananda dan Erina Gudono saat HUT RI: Dua Mantu Jokowi Pamer Pesona
Mantan Walikota Solo ini menegaskan masih memiliki hak preogatif mengotak-atik posisi menteri di sisa masa jabatannya hingga Oktober 2024.
"Saya masih punya hak prerogatif itu," tegas Jokowi.
