Menurutnya, pendapatan daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan senilai Rp75,22 triliun. Nilai ini naik 3,83 persen dibandingkan APBD DKI 2024 murni, yakni Rp72,44 triliun.
Kemudian, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp50,49 triliun, pendapatan transfer Rp24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp702,84 miliar.
Rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah Rp44,98 triliun, retribusi daerah Rp666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp634,39 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp4,21 triliun rupiah.
"Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp702,84 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah," tutur Heru.
Sementara itu, belanja daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 76,29 triliun rupiah atau naik 5,09 persen dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni senilai Rp 72,60 triliun.
Lebih lanjut Heru menyebut rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 10,25 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang diproyeksikan Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun.
"Kemudian, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,17 triliun yang dialokasikan kepada BUMD DKI berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 7,31 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun," katanya.
Baca Juga: Cuma Ganti Nama Raperda, Pemprov DKI Mulai Bahas Lagi Rencana Jalan Berbayar