Infografis
Suara.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta rampung membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI tahun 2024. Kedua pihak sepakat APBDP 2024 senilai Rp85,1 triliun.
Artinya, APBD DKI Jakarta mengalami kenaikan Rp 3,4 triliun dari angka awal Rp 81,71 triliun.
Besaran tersebut disepakati dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) penelitian akhir dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun 2024.
Sebelum disepakati, lima komisi telah membahas selama empat hari. Sejak Jumat (9/8/2024) hingga Senin (12/8/2024). Lalu hasilnya disampaikan dalam rapat Banggar, Rabu (14/8/2024).
Baca Juga: Cuma Ganti Nama Raperda, Pemprov DKI Mulai Bahas Lagi Rencana Jalan Berbayar
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pihaknya bersama eksekutif telah menindaklanjuti rekomendasi yang didapat dari rapat-rapat komisi soal APBDP 2024.
“Berdasarkan hasil rapat badan anggaran bersama eksekutif bahwa rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 85.190.596.577.676,” ujar Prasetyo kepada wartawan, dikutip Jumat (16/8/2024).
Selanjutnya Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2024 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna 20 Agustus 2024.
“Disetujui bahwa pelaksanaan persetujuan bersama antara DPRD DKI Jakarta dan Pj Gubernur mengenai rencana Perubahan APBD 2024 akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024,” katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2024. Nilainya disetujui naik sebanyak Rp3,76 triliun dari APBD 2024.
Baca Juga: Defisit Rp 5 Triliun, Pemprov DKI Sesuaikan Nilai APBDP 2023 Sesuai Target Realistis
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 saat Sidang Paripurna, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).
Menurutnya, pendapatan daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan senilai Rp75,22 triliun. Nilai ini naik 3,83 persen dibandingkan APBD DKI 2024 murni, yakni Rp72,44 triliun.
Kemudian, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp50,49 triliun, pendapatan transfer Rp24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp702,84 miliar.
Rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah Rp44,98 triliun, retribusi daerah Rp666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp634,39 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp4,21 triliun rupiah.
"Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp702,84 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah," tutur Heru.
Sementara itu, belanja daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 76,29 triliun rupiah atau naik 5,09 persen dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni senilai Rp 72,60 triliun.
Lebih lanjut Heru menyebut rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp 10,25 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang diproyeksikan Rp 6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,71 triliun.
"Kemudian, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,17 triliun yang dialokasikan kepada BUMD DKI berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 7,31 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,86 triliun," katanya.
