Suara.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dikabarkan bakal kembali diperiksa terkait dugaan korupsi dalam perizinan ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Saat dikonfirmasi soal kabar tersebut, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengaku belum menerima informasi terkait pemeriksaan terhadap mantan Ketum Partai Golkar tersebut.
“Kami gak ada info soal itu (pemeriksaan Airlangga Hartarto),” kata Harli, saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (14/8/2024).
Pernah Diperiksa Kejagung
Baca Juga: Bau Korupsi Timah, 5 dari 88 Tas Mewah Sandra Dewi yang Dibelikan Harvey Moies Ternyata Palsu
Diketahui, Airlangga pernah diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi impor CPO pada Senin (24/7/2023) lalu. Dalam kasus tersebut, Airlangga menjalani pemeriksaan selama 12 jam, terhitung sejak pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.
Selama menjalani pemeriksaan, Airlangga mengaku dicecar sebanyak 47 pertanyaan oleh penyidik.
"Saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah terjawab dengan sebaik-baiknya," kata Airlangga di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).
Sementara, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Kuntadi menjelaskan pemeriksaan terhadap Airlangga dilakukan sebagai pengembangan dari penetapan tiga tersangka korporasi.
Ketiga tersangka korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
"Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Airlangga dalam kapasitas beliau selaku Menko Perekonomian khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng," jelas Kuntadi.
Jerat Korporasi hingga Per Orangan
Dalam perkara ini Kejaksaan Agung RI telah menetapkan tiga tersangka korporasi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada periode 2021-2022.
Ketiganya, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group ditetapkan tersangka pada 15 Juni 2023.
Adapun penetapan tersangka korporasi merupakan hasil pengembangan dari lima tersangka perorangan yang kekinian telah berstatus terpidana.
Kelima orang tersebut di antaranya mantan Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana alias IWW; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA; General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang; dan Penasehat Kebijakan atau Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei.