Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyusun memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menjelaskan, memori banding ini disusun dalam kurum waktu 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Jadi ya itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku ya seperti itu. Kami punya waktu 14 hari," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Dia juga menegaskan bahwa dalam kurun waktu 14 hari, Suhartoyo tetap menjabat sebagai Ketua MK.
"Artinya, kalau pendapat yang mengatakan terjadi kekosongan itu karena putusan itu berlaku serta-merta sejak diucapkan tapi ternyata kami punya waktu untuk menentukan sikap atau tidak," ujar Fajar.
Dengan keputusan untuk mengajukan banding, Fajar menegaskan bahwa putusan PTUN itu belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Sebelumnya, PTUN DKI Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terhadap Surat Keputusan jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.
Hal itu tertuang dalam Putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.
“Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” demikian dikutip dari putusan tersebut, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga: Banding usai PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman, MK: Putusan Itu Tak Sesuai Harapan!
Pada putusan yang sama, PTUN Jakarta memerintahkan MK untuk mencabut SK tentang pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Pasalnya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan SK tersebut batal atau tidak sah.
