Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyoroti kondisi apabila semua partai politik bergabung ke dalam pemerintahan alias tidak ada oposisi atau yang berada di luar pemerintah. Menurutnya persoalan demokrasi sekarang sudah lebih dari itu.
"Nah persoalannya sekarang ini, sudah lama demokrasi kita itu dianggap bergeser dari demokrasi menjadi oligarki," kata Mahfud saat mengisi kuliah umum di Fakultas Hukum UGM, Rabu (14/8/2024).
Oligarki itu menjadi sistem yang tidak baik untuk sekarang ini. Memang yang memilih adalah rakyat namun penentuannya sebenarnya sekelompok kecil orang atau pemilik-pemilik modal dan elite politik yang diperalat oleh pemilik modal.
"Tapi sekarang lebih jelek lagi, bukan oligarki, sekarang sudah berubah menjadi kartelisasi. Partai bergabung, lalu politik ini dibagi-bagi gitu, itu kartelisasi namanya, itu lebih jelek lagi," ucapnya.
Baca Juga: Kisah Para Penjaga Surga Bawah Laut di Pulau Bunaken: Kerja Nyata UGM dan Inovasi Batok Kelapa
"Di samping itu sebelum itu, oligarki dan kartelisasi itu bernapaskan kleptokrasi atau pencurian terhadap kekayaan negara oleh para oligark ini," sambungnya.
Meminjam tulisan Buya Syafii Maarif, kleptokrasi itu, disebutkan Mahfud, sebagai bentuk dari negara pencuri. Di sana pejabat-pejabat berkolusi untuk mencuri kekayaan negara.
"Membackingi kejahatan agar dia dapat bagian, itu kleptokrasi namanya. Sehingga orang yang mau mencuri bergabung di situ semua," ucapnya.
Sebenarnya, Mahfud bilang negara tanpa partai oposisi pun tidak masalah. Asalkan semua dapat memposisikan dirinya secara benar.
"Tidak harus oposisi, kalau baik dukung kalau ndak ya tolak, itu namanya kerja sama. Kalau oposisi itu kalau sana ini, saya bikin lain itu namanya opisisi. Kalau tidak oposisi ya seperti dulu lah konsepnya. Demokrasi itu ya baik-baikan ajalah, kalau enggak baik kita lawan, ndak ada yang membela, kalau baik kita dukung sama-sama," tandasnya.
Baca Juga: Jubir PDIP Setuju Dengan Mahfud, Dorong KPK Periksa Bobby Dan Kahiyang Terkait Tambang Blok Medan
