Infografis
Suara.com - Partai Golkar segera melakukan rapat pleno menentukan Plt ketua umum pengganti Airlangga Hartarto, Selasa (13/9/2024) malam ini.
Setelah terpilih, Plt ketua umum langsung ditugaskan mempersiapkan musyawarah nasional (munas).
"Nanti Plt itu bertugas, yaitu untuk melaksanakan Munas dan Kita targetkan nanti juga akan diputuskan di Pleno," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024).
Dave berpandangan, munas memang perlu segera dilakukan untuk mencari dan menentukan ketua umum definitif. Mengingat pendaftaran Pilkada yang mulai dilakukan pada akhir bulan ini.
"Kalau pandangan saya pribadi harus sesegera mungkin karena mengingat pendaftaran Pilkada akan dimulai pada tanggal 27 Agustus. Jadi sebelum itu harus udah selesai," kata Dave.
Jangan Paksakan Voting
DPP Partai Golkar mengeluarkan surat undangan kepada pengurus Pleno DPP Partai Golkar untuk hadir dalam rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) malam di Kantor DPP Partai Golkar.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Meutya Hafid menyampaikan rapat pleno tersebut digelar sehubungan dengan keputusan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar per tanggal Sabtu 10 Agustus 2024.
"Maka DPP Partai Golkar akan menggelar rapat Pleno pada Selasa, 13 Agustus pukul 19.00 WIB, dengan semangat musyawarah mufakat," kata Meutya dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).
Rapat Pleno akan fokus terhadap tiga agenda. Pertama pembacaan surat pengunduran diri Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Sekaligus penentuan Plt ketum," kata Meutya.
Kedua, penentuan Jadwal Rapimnas dan ketiga, penentuan jadwal Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub.
"Rapat Pleno akan dilaksanakan dengan semangat musyawarah mufakat," ujar Meutya.
Meutya menyampaikan tidak perlu ada voting dalam pemilihan penentuan Plt ketum Partai Golkar pada rapat pleno.
"Menyarankan para waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk Plt ketum sehingga pleno dapat berjalan kondusif," kata Meutya.
"Kader masih terkaget dengan Keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting," sambungnya.
Meutya mengingatkan agar seluruh kader menjaga soliditas.
"Amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," kata Meutya.
