Cek Fakta
Suara.com - Hasil Pilpres 2024 Venezuela saat ini tengah menimbulkan kegaduhan. Bahkan, dari pemimpin oposisi menolak tegas hasil yang menyatakan Nicolas Maduro menjadi pemenangnya.
Kali ini muncul isu bahwa Amerika Serikat menawarkan perpanjangan amnesti kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro tersebut, sebagai upaya membuatnya mundur dari kekuasaan di tengah kekacauan politik.
Hal itu nampaknya dibantah tegas Pemerintah Amerika Serikat. Menurut keterangan yang diterima wartawan, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengaku bahwa AS tidak ada perbincangan soal itu.
“Sejak pemilu 28 Juli, kami belum memberikan tawaran amnesti khusus kepada Maduro atau pihak lain,” katanya.
Baca Juga: Sambaran Petir Dahsyat Tewaskan 6 Orang di China, Cuaca Ekstrem Masih Mengancam
“Yang bisa saya sampaikan adalah, sejak pemilu, kami belum memberikan tawaran seperti itu.” sambungnya.
Bantahan tersebut dikeluarkan menyusul laporan harian Wall Street Journal pada Minggu yang mengatakan pemerintahan Biden melakukan pembicaraan rahasia agar Maduro melepaskan kekuasaannya yang disebut sebagai “tawaran jangka panjang” yang mencakup melindungi presiden Venezuela dan para pejabat seniornya dari penuntutan, dan menjamin bahwa Washington tidak akan meminta ekstradisi mereka.
Namun Jean-Pierre tidak menjelaskan apakah tawaran tersebut diberikan menjelang pemilu 28 Juli.
Dewan Pemilihan Nasional Venezuela mengumumkan pada 29 Juli bahwa Presiden Nicolas Maduro telah mendapatkan masa jabatan ketiga dengan perolehan suara 51,2 persen, hasil yang ditolak oposisi, yang menyatakan bahwa hasil pemilu tersebut palsu.
Atas penolakan tersebut, pemimpin oposisi Maria Corina Machado mengajak warga berpartisipasi dalam protes massal pada 17 Agustus untuk menentang hasil pemilu.
Baca Juga: Geger! Rudal Dilempar ke Mobil Polisi Saat Kerusuhan Inggris, Pelakunya Bikin Syok
Jean-Pierre mengatakan bahwa lebih dari 80 persen lembar penghitungan suara yang diterbitkan kelompok masyarakat sipil menguatkan klaim adanya penipuan "dan karena itu kami pikir Maduro harus mengakuinya."
Sementara itu, Departemen Pertahanan pada Maret 2020 mengumumkan dakwaan terhadap Maduro dan 14 pejabat senior pemerintahannya atas berbagai tuduhan, termasuk tuduhan bahwa Maduro bekerja sama dengan pemberontak FARC untuk "membanjiri" AS dengan kokain. [Antara].
