Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto menilai Komisi IX DPR RI akan memanggil pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk menjelaskan soal PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Pemanggilan itu dimaksudnya untuk meluruskan kabar simpang siur mengenai aturan kontroversi dalam PP 28 tersebut yakni soal penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar.
"Agar semuanya semakin jelas dan tidak ada simpang-siur, maka perlu melihat aturan turunan dan pengaplikasiannya,” kata Edy kepada Suara.com, Senin (12/8/2024).
Ia menegaskan, jika pemanggilan itu sangat dimungkinkan di masa sidang terakhir DPR RI yakni pada pertengahan Agustus 2024.
"Sangat mungkin, saat masa sidang ke depan. Tengah Agustus," ujarnya.
Kritik PP 28 Jokowi
Di sisi lain, adanya PP 28 terutama Pasal 103 ayat 4 sangat rawan disalahpersepsikan. Sebab, adanya aturan soal penyediaan alat kontrasepsi buat pelajar akan dimaknai seolah-olah seks bebas dilegalkan.
"Menyediakan ini bukan lantas membagi-bagikan. Ada tahapan dan syaratnya. Seolah-olah pasal ini melegalkan free sex,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
Baca Juga: PP Jokowi Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar, Siswa: Itu Apa?
PP itu antara lain mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 ayat (1) PP itu menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.
Kemudian, ayat (4) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.
