Infografis
Suara.com - Upacara 17 Agustus 2024 yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) besok Sabtu bakal mengubah tradisi pengibaran Bendera Pusaka yang selama ini digelar di Istana Merdeka Jakarta. Namun IKN bukanlah tempat kedua setelah Istana Merdeka.
Jika merunut sejarahnya, sejak Republik Indonesia merdeka hingga sekarang, sudah ada empat tempat istimewa yang menjadi lokasi upacara 17 Agustus pengibaran Bendera Pusaka dalam rangka memperingati HUT RI.
IKN bakal menjadi lokasi kelima upacara 17 Agustus memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Menariknya, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berani memindahkan tempat upacara ini selain Presiden Soekarno.
Dimana saja tempat istimewa yang pernah menjadi lokasi upacara 17 Agustus dalam peringatan HUT Republik Indonesia? Simak ulasannya berikut.
Baca Juga: 5 Contoh Teks Doa Upacara Hari Pramuka 2024, Singkat Namun Menyentuh
1. Rumah Pegangsaan Timur Nomor 56 (1945)
Tentu saja lokasi istimewa pertama yang menjadi tempat upacara sekaligus detik-detik Proklamasi adalah rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56.
Kekinian, bangunan ini menjadi Monumen Tugu Proklamasi dan nama jalannya berubah dan dikenal Jalan Proklamasi. Seperti apa proses detik-detik Proklamasi dan upacara kala itu?
Mengutip dari situs Ensiklopedia kemdikbud, sebelum upacara pengibaran bendera Merah Putih dan proklamasi dibaca oleh Soekarno, para pemuda telah lebih dahulu menyebarkan kabar.
Setelah anggota PPKI merumuskan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 dini hari, para pemuda langsung memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya seluas-luasnya.
Mereka menyebarkan teks proklamasi tersebut melalui berbagai media. Seperti pamflet, pengeras suara dan mobil-mobil. Orang-orang kemudian memenuhi rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 ini.
Pukul 10.00 pagi, Soekarno berdiri di pengeras suara mulai membacakan teks proklamasi. Ia didampingi oleh Moh. Hatta dan sejumlah tokoh lain.
Setelah itu, dilakukan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bendera tersebut kini dikenal dengan nama Bendera Pusaka yang dijatih oleh Fatmawati.
Pengibaran Bendera Pusaka ini dilakukan oleh S. Suhud dan Latief. Saat itu juga, pengibaran bendera diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang kumandangkan oleh orang-orang di sana. Rangkaian peristiwa proklamasi kemerdekaan RI ini berlangsung kurang lebih satu jam dengan sederhana.
2. Gedung Agung, Yogyakarta 17 Agustus 1946
Belum genap setahun merdeka, Belanda mulai melakukan agresi militer hingga mengakibatkan kota Jakarta tidak aman ditempati oleh Presiden dan Wakilnya.
2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan untuk sementara ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Gedung Agung menjadi pusat pemerintahan sekaligus kediaman Soekarno beserta keluarga dan para pejabat negara.
17 Agustus 1946, upacara memperingati detik-detik Proklamasi dan pengibaran Bendera Pusaka pun digelar di halaman Gedung Agung. Status bangunan yang rancang oleh arsitek A Payen tahun 1869 ini sekarang menjadi Istana Kepresidenan.
Mengutip dari setneg.go.id, Gedung Agung juga menjadi tempat Pelantikan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar TNI (3 Juni 1947) dan lima Kabinet Republik Indonesia. Tak hanya itu, salah satu anak Presiden Soekarno juga lahir di Gedung Agung, dia adalah Megawati Soekarnoputri.
Selama tiga tahun (1946-1949), gedung ini berfungsi sebagai tempat kediaman resmi Presiden Soekarno. Namun Agresi Militer kedua Belanda mulai membombardir Yogyakarta.
Belanda akhirnya menangkap Soekarno dan pejabat pemerintahan RI kala itu. Mereka lantas diasingkan di luar pulau Jawa.
3. Istana Merdeka
Istana dengan desain arsitektur bergaya Palladian ini menjadi tempat ketiga dilakukannya upacara detik-detik Proklamasi dan pengibaran Bendera Pusaka. Tepatnya pada tahun 1950 ketika Soekarno telah kembali dari pengasingan.
Setelah Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno pun dilepaskan dan kembali ke Jawa.
Soekarno kemudian memimpin upacara kemerdekaan di Istana Merdeka dengan tanpa tekanan untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1950. Ia bahkan masih sempat mempersiapkan fasilitas pendukung upacara agar lebih meriah.
Seperti, memerintahkan pemasangan tiang bendera 17 meter hingga menyiapkan bendera pusaka yang telah dijahit ulang oleh Husein Mutahar.
4. Stadion Utama Gelora Bung Karno
17 Agustus 1963, Soekarno memindahkan lokasi upacara kemerdekaan yang selama bertahun-tahun sebelumnya digelar di Istana Merdeka. Kala itu, Bung Karno meminta upacara bendera merah putih dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Pembangunan stadion ini masuk dalam Proyek Mercusuar kebijakan Soekarno pada 1960an. Tujuan proyek tersebut untuk mempersiapkan penyelenggaraan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan Olimpiade.
Alhasil, Indonesia sukses menggelar pesta olahraga Asian Games tahun 1962. SUGBK dirancang oleh arsitek Indonesia, Friedrich Silaban dengan bantuan dana dan teknis dari Uni Soviet.
Stadion yang pertama kali dibuka pada 1962 ini awalnya mampu menampung 110.000 penonton. Kemudian pada HUT RI ke 18, upacara dengan jumlah peserta lebih besar digelar di SUGBK.
Setahun kemudian yakni 17 Agustus 1964, upacara HUT RI kembali dilakukan di Istana Merdeka. Selain pidato presiden, hal menarik yang terjadi saat itu adalah ketika Megawati (putri Soekarno) menjadi paskibraka.
5. IKN 17 Agustus 2024
Setelah Soekarno, untuk pertama kalinya Indonesia bakal menggelar upacara detik-detik Proklamasi dan pengibaran Bendera Pusaka selain di Istana Merdeka. Hal ini terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi.
Dalam HUT RI ke-79, upacara peringatan kemerdekaan bakal dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Istana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka Jakarta.
Presiden Jokowi bakal menjadi inspektur upacara HUT RI tahun ini di IKN. Ia didampingi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Sementara itu, Wakil Presiden Maaruf Amin betugas memimpin upacara bendera pusaka 17 Agustus 2024 di Jakarta. Ia didampingi oleh wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Lantaran digelar di dua tempat, Jokowi mengakui anggaran biaya Upacara HUT RI tahun ini mengalami pembengkakan.
"Iya namanya dulu hanya di satu tempat ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Menurut Jokowi kenaikkan anggaran masih dalam batas wajar. Ia sekaligus menegaskan anggaran tersebut juga sudah diatur melalui Kementerian Sekretariat Negara.
"Biasa, wajar," ujar Jokowi.
Nantinya proses detik-detik proklamasi dan upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024 diadakan secara terpadu/terhubung (hybrid). Upacara ini baik di IKN maupun Istana Merdeka akan dimulai sesuai Waktu Indonesia Barat ()WIB.
Meskipun begitu, muncul pro kontra terkait pelaksanaan upacara di IKN ini. Salah satunya dari Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Ruka Sombolinggi.
Ruka mengapresiasi pemerintah karena menggelar upacara di IKN, namun ia merasa ada kontradiksi antara pelaksanaan agenda tahunan itu dengan semangat Nusantara yang menjunjung keberagaman rakyatnya.
Menurutnya, pembangunan IKN tidak merawat keberagaman itu. Nasib suku Balik (masyarakat adat di Kalimantan Timur) kini terancam punah. Mereka semakin tersingkir karena lahannya terancam hilang demi pembangunan waduk untuk IKN.
"Dari awal kita sudah menyatakan bahwa di wilayah IKN itu ada banyak wilayah-wilayah adat yang justru orang di sana, orang Balik itu terancam punah. Katanya IKN itu Nusantara ya? Namanya Nusantara. Tapi justru satu-satunya Nusantara di situ justru akan dipunahkan. Justru itu tidak sejalan dengan apa yang dikampanyekan," ujar Ruka kepada wartawan, Jumat (9/9/2024).
Tak hanya itu, menurut laporan yang diterima Suara.com, Sekretariat Presiden (Setpres) telah menyediakan 400 kuota untuk tokoh masyarakat di seluruh Kalimantan Timur.
Sementara khusus untuk warga sekitar IKN tersedia 500 kuota undangan untuk masing-masing pada acara pagi (pengibaran bendera) dan sore (penurunan bendera).
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan, jumlah kuota dibatasi sebab kondisi IKN masih dalam tahap pembangunan. Sehingga belum kondusif dan memadai jika dipaksa untuk membuka akses lebih banyak orang.
"Akses ke IKN saat ini masih terbatas dan ada beberapa titik yang belum bisa diakses publik karena alasan keamanan dan keselamatan. Jadi, untuk sementara waktu, jumlah peserta (upacara) harus dibatasi," ujar Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan.
