Infografis
Suara.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar akan berpengaruh dalam sejumlah aspek. Termasuk pendaftaran pasangan calon (paslon) dari partai beringin tersebut yang akan bertarung dalam Pilkada 2024.
"Iya (pengaruh ke Pilkada) karena penandatanganan surat rekomendasi pencalonan misalnya pilkada itu adalah ketua umum dan sekjen," kata Arya saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (12/8/2024).
Apalagi pendaftaran calon ke KPU untuk Pilkada sudah semakin dekat. Mau tak mau Plt Ketum nanti yang akan sangat menentukan calon-calon dari Golkar di sisa daerah yang belum dikeluarkan rekomendasi.
Selain itu, ada implikasi lain yang tidak kalah besar dari mundurnya Airlangga. Dalam hal ini terkait dengan kondisi internal Golkar sendiri.
Apalagi Golkar tak seperti beberapa partai besar lain yang memiliki sosok personal kuat. Misalnya Megawati di PDI Perjuangan, Surya Paloh di NasDem maupun Gerindra dengan Prabowo Subianto.
"Nah Golkar ini dia multi faksi, pemegang sahamnya banyak. Sehingga ketua umum bukan hanya menjadi kepentingan satu dua kelompok. Itu yang kemudian berimplikasi secara internal. Selain soal nominasi atau pencalonan di Pilkada," ucapnya.
Meskipun, kata Arya, isu soal pergantian ketum Golkar ini sudah berhembus sejak lama. Bahkan jauh sebelum Pilpres 2024.
Relasi Kuasa Eksekutif di Balik Mundurnya Airlangga
Menurut Arya ada hal-hal yang bisa dibaca dari pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar. Tidak terkecuali relasi kuasa dari Istana.
Baca Juga: Harta Airlangga Hartarto Terus Naik Hingga Ratusan Miliar, Ini Gurita Bisnis dan Aset-asetnya
"Jika kita membaca, ini tentu pengunduran diri Airlangga juga bisa jadi berkaitan dengan relasi kuasa yang terjadi di tubuh eksekutif di kabinet Joko Widodo, selain soal internal," tegasnya.
Hal itu dilihat dari dua variable yang bisa dibaca dari pidato pengunduran diri Airlangga. Pertama menyinggung tentang kesolidan internal partai atau dinamika internal. Kemudian yang kedua tentang keberlangsungan pemerintahan. Sehingga masih ada hubungan dengan dinamika yang berlangsung di eksekutif.
"Nah kita enggak tahu. Itu yang kemudian juga bisa dibaca implikasinya atau dampaknya. Entah bagi Airlangga secara pribadi ataupun bagi partai dan relasi antar aktor di luar partai Golkar. Jadi Golkar dengan kabinet nanti (pemerintah baru) atau dalam proses pencalonan pilkada. Jadi itu kompleksitas yang akan muncul," ucapnya.
Apalagi pengunduran diri Airlangga itu bisa dibilang cukup menganggetkan. Mengingat saat ini Airlangga tengah berada di dalam keberhasilan dia sebagai ketua umum.
Misalnya saja terkait pencapaian yang dalam sepuluh tahun terakhir Golkar akhirnya mampu membawa capres pilihannya menang. Mengingat sejak 2014 hingga 2019, calon yang diusung selalu kalah.
Kemudian untuk kesekian kali, Airlangga juga dapat mempertahankan bahkan menaikkan jumlah kursi Golkar. Ketika partai lain hanya bisa naik sedikit tapi Golkar cukup signifikan yakni dari 85 kursi terdongkrak menjadi 102 kursi.
"Dan di tengah itu justru dia mundur. Sementara dalam logika elite, orang akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan ketua umum, di banyak partai kan demikian," ujarnya.
"Jadi pengunduran diri Airlangga terlepas dari sebabnya tentu akan berimplikasi, meskipun sebabnya sekali lagi pasti ada hal atau sesuatu yang sedang atau akan terjadi terkait dengan Airlangga, kalau tidak saya pikir dia tidak akan mundur, karena dia sedang berada di periode keberhasilan dia sebagai ketum," imbuhnya.
