Infografis
Suara.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arya Budi menilai mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar akan berpengaruh dalam sejumlah aspek. Termasuk pendaftaran pasangan calon (paslon) dari partai beringin tersebut yang akan bertarung dalam Pilkada 2024.
"Iya (pengaruh ke Pilkada) karena penandatanganan surat rekomendasi pencalonan misalnya pilkada itu adalah ketua umum dan sekjen," kata Arya saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (12/8/2024).
Apalagi pendaftaran calon ke KPU untuk Pilkada sudah semakin dekat. Mau tak mau Plt Ketum nanti yang akan sangat menentukan calon-calon dari Golkar di sisa daerah yang belum dikeluarkan rekomendasi.
Selain itu, ada implikasi lain yang tidak kalah besar dari mundurnya Airlangga. Dalam hal ini terkait dengan kondisi internal Golkar sendiri.
Apalagi Golkar tak seperti beberapa partai besar lain yang memiliki sosok personal kuat. Misalnya Megawati di PDI Perjuangan, Surya Paloh di NasDem maupun Gerindra dengan Prabowo Subianto.
"Nah Golkar ini dia multi faksi, pemegang sahamnya banyak. Sehingga ketua umum bukan hanya menjadi kepentingan satu dua kelompok. Itu yang kemudian berimplikasi secara internal. Selain soal nominasi atau pencalonan di Pilkada," ucapnya.
Meskipun, kata Arya, isu soal pergantian ketum Golkar ini sudah berhembus sejak lama. Bahkan jauh sebelum Pilpres 2024.
Relasi Kuasa Eksekutif di Balik Mundurnya Airlangga
Menurut Arya ada hal-hal yang bisa dibaca dari pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar. Tidak terkecuali relasi kuasa dari Istana.
"Jika kita membaca, ini tentu pengunduran diri Airlangga juga bisa jadi berkaitan dengan relasi kuasa yang terjadi di tubuh eksekutif di kabinet Joko Widodo, selain soal internal," tegasnya.
