Infografis
Suara.com - Kata "Bye PKS" trending topic di X dalam beberapa hari terakhir, sejak Sabtu (10/8/2024). Tagar tersebut viral setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan sikapnya Pilgub DKI Jakarta.
PKS dituding telah meninggalkan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta.
Juru Bicara PKS M Kholid enggan berbicara banyak soal isu penjegalan Anies maju di Pilgub Jakarta 2024. "Yang jelas PKS satu-satunya partai yang secara terbuka mengeluarkan SK pertama, yang secara terbuka mendeklarasikan Mas Anies yang pertama. Ya," kata Kholid di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
"Ketika di saat semua partai belum mengeluarkan SK rekomendasi, belum mendeklarasikan secara terbuka, PKS percaya diri memberikan SK-nya membrika deklrasinya di awal sekali itu yang dilakukan PKS," imbuhnya.
Baca Juga: Mengaku Kaget, Anies Bantah Pernyataan Jubir PKS Soal Deadline 40 Hari Cari Parpol Koalisi
Kholid menegaskan jika partainya tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) bisa berlayar di Pilgub Jakarta. "PKS berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan AMAN berlayar. Itu yang kita lakukan," tegasnya.
Asal Usul PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dulunya bernama Partai Keadilan (PK) yang berdiri pada 20 Juli 1998. Partai ini didirikan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Namun, mengutip dari laman Fraksi PKS Kota Semarang, partai ini berasal dari gerakan dakwah Islam mahasiswa/mahasiswi. Penelitian dari UIN Antasari menyebutkan gerakan tersebut dinamakan Tarbiyah.
Pimpinan Partai Keadilan atau PK pertama dijabat oleh Nur Mahmudi Isma’il. Mengutip dari laman PKS Cilacap, PK telah ikut Pemilu 1999 yang berhasil meraih 1,4 juta suara. Sayang perolehan tersebut belum memenuhi parliamentary threshold kala itu sebesar 2 persen.
Baca Juga: Tanggal 14 Agustus 2024 Diperingati Sebagai Hari Apa, Apakah Libur?
Presiden PK pertama, Nur Mahmudi Isma’il sempat mendapatkan tawaran menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan dari Presiden RI ke-4 Abdulrahman Wahid.
Nur Mahmudi mengambilnya dan meletakkan jabatan sebagai Presiden Partai Keadilan.
Era PKS
Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) minimal dua persen, maka untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya PK berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS secara resmi berdiri pada 2 Juli 2003. Hidayat Nur Wahid menjabat sebagai Presiden PKS selepas Nur Mahmudi Isma'il meletakkan jabatannya.
Partai ini kemudian mengikuti Pemilu 2004 dan memperoleh 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR. Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai ketua MPR periode 2004-2009. Dia pun juga meletakkan jabatan sebagai Presiden PKS yang kemudian digantikan Ifatul Sembiri.
