Infografis
Suara.com - Dampak mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar disebut tidak akan mempengaruhi pendaftaran pasangan calon (paslon) dari partai beringin tersebut yang akan maju dalam Pilkada 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Titi Anggraini merespons dinamika politik yang terjadi di dalam Partai Golkar.
"Undang-Undang Pilkada menyebut bahwa pendaftaran pasangan calon disertai dengan surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," kata Titi Anggraini, Minggu (11/8) malam.
Ia kemudian merujuk Pasal 1 angka 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebut bahwa pimpinan partai politik tingkat pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik yang bersangkutan.
Baca Juga: Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Jusuf Hamka Blak-blakan: Kursinya Direbut
Menurut Anggota Dewan Pembina Perludem ini, sepanjang AD/ART mengatur mekanisme pengambilan keputusan pengurus partai tingkat pusat, dalam hal ketua umum berhalangan atau mengundurkan diri, maka mekanisme pencalonan partai dapat menggunakan mekanisme yang ada di dalam AD/ART partai politik tersebut.
Sehingga akan kembali pada ketentuan yang ada di dalam AD/ART partai.
Namun demi kepastian hukum, Titi mengemukakan, KPU perlu mengaturnya secara lebih eksplisit lagi. Misalnya, melalui petunjuk pelaksanaan teknis pencalonan yang lebih terperinci.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Pemilu 2024. Saat pencalonan Anggota DPR RI dari PPP oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono sebagaimana ketentuan yang ada dalam AD/ART PPP untuk menjalankan tugas saat ketua umum definitif berhalangan atau dalam keadaan tidak terisi, kembali lagi ke mekanisme AD/ART.
Apalagi, dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ada pengaturan dalam Pasal 98 ayat (3) yang menyebut bahwa dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat yang mengambil alih pendaftaran calon pada pilkada berhalangan melakukan pendaftaran, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART parpol peserta pemilu yang bersangkutan.
Baca Juga: Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Luhut Cuma Bilang Ini
"Jadi, mekanisme serupa juga berlaku dalam hal pemberian surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," jelasnya. (Antara)
