Airlangga Bersisurut, Partai Beringin Dibonsai Penguasa?

Chandra Iswinarno Suara.Com
Senin, 12 Agustus 2024 | 07:05 WIB
Airlangga Bersisurut, Partai Beringin Dibonsai Penguasa?
Airlangga Hartarto.
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Golkar digunjang-ganjing dengan kabar mengejutkan menjelang Pilkada serentak 2024. Pasalnya sang pucuk pimpinan tetiba mengundurkan diri.

Pengumuman mundurnya Airlangga Hartarto sontak mengejutkan kalangan politik tanah air. Lantaran pada 2024 lalu, partai berlambang pohon beringin ini berhasil finish di posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Golkar notabene mendapat 102 kursi pada Pemilu 2024, jauh lebih banyak dari Pemilu 2019 yang hanya 85 kursi.

Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan karena ingin memuluskan transisi pemerintahan dari kepemimpinan presiden dan wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi-Maruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Alasan Babah Alun Cabut dari Golkar: Pak Airlangga Terzalimi

Selain itu, Airlangga juga menyebut keputusan ini dibuat demi menjaga keutuhan partai lambang pohon beringin itu.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," lanjutnya.

Kemudian, Airlangga menyebut bakal ada mekanisme penentuan ketua umum yang baru. Ia berharap nantinya proses ini akan berlangsung dengan damai dan tertib.

"DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku," jelasnya.

Baca Juga: Ada Apa dengan Partai Pohon Beringin? Setelah Airlangga Kini Jusuf Hamka Mundur dari Golkar

Alasan Airlangga itu kemudian mengundang pertanyaan khalayak yang mengamati perpolitikan tanah air yang kian memanas.

Apalagi Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang pada Pemilu 2024 lalu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Golkar sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen tentunya 'berada di atas angin', bila melihat jumlah perolehan kursi di antara partai pendukung pemerintah lainnya.

Namun hal tersebut ternyata tak membuat Golkar bisa berdiri kokoh. Buktinya, Airlangga mundur di saat kemenangan besar diraih partai berciri khas warna kuning ini.

Tidak Masuk Akal

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan bahkan menggambarkan mundurnya Airlangga dari kursi Golkar-1 sebagai peristiwa mengejutkan dan tidak masuk akal.

"Mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar memang mengejutkan dan di luar kelaziman. Tradisi di Golkar justru berebut dan mempertahankan posisi ketua umum," kata Yusak kepada Suara.com, Minggu (11/8/2024).

Yusak bahkan menduga ada tekanan kekuatan besar yang membuat Airlangga mundur.

"Tampaknya memang ada kekuatan besar yang memaksa Airlangga mundur, baik dari eksternal maupun internal," jelasnya.

Selain itu, ia menduga Airlangga dalam posisi tersandera sehingga mau melepas jabatannya.

"Bisa saja Airlangga tersandera dengan kasus hukum lama yang pernah muncul sehingga terjadi kompromi politik. Tidak mungkin Airlangga mundur kalau tidak ada tekanan," katanya.

Gayung bersambut dengan yang dikemukakan Yusak, Kader Golkar Jusuf Hamka pun seolah mengafirmasi pernyataan Dekan FISIP Universitas Pamulang Kampus Kota Serang itu.

Babah Alun, sapaan Jusuf Hamka memperlihatkan gelagat keanehan yang terjadi di dalam Golkar saat ini. Bos jalan tol yang digadang-gadang menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) mendampingi Dedi Mulyadi ini bahkan mengemukakan mundur dari partai kuning itu.

"Betul, betul, betul (mundur dari Partai Golkar). Besok saya akan resmi akan cari Pak Sekjen untuk mengundurkan diri resmi," ujar Jusuf kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).

Babah Alun bahkan blak-blakan menyebut sudah tidak nyaman dengan situasi politik saat ini. Apalagi, dunia politik saat ini terlalu kasar dan berat. Menurutnya, Airlangga merupakan korban ganasnya poltik saat ini.

Politisi Partai Golkar sekaligus bos jalan tol, Jusuf Hamka di Markas DPP Partai Golkar. (Suara.com/Faqih)
Politisi Partai Golkar sekaligus bos jalan tol, Jusuf Hamka di Markas DPP Partai Golkar. (Suara.com/Faqih)

Airlangga Terzalimi

"Jadi, tugas saya berat, jadi mau nggak mau pas kebenaran ada momentum. Saya melihat Pak Airlangga terzalimi, saya juga takut nanti berpolitik juga terzalimi," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menyebut sebenarnya tak ada perpecahan di internal partai. Namun ada pihak yang ingin menguasai Partai Golkar.

"Di dalam Golkarnya sendiri nggak ada gejolak, tetapi saya nggak tahu. Saya nggak bisa mengatakan dengan kata-kata, tetapi rupanya gitu lah, pada kepengin Golkar. Ini nggak ngerti saya, kenapa pada kepengin Golkar ini," katanya.

Sementara itu, sejumlah media memberitakan bahwa Airlangga sempat bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (9/8/2024). Pertemuan itu disebut-sebut berlangsung selama satu jam lebih.

Setelah pertemuan, Airlangga menyampaikan kepada wartawan di Istana bahwa dia dan Jokowi hanya membahas mengenai perkembangan terkini kondisi ekonomi. Namun Airlangga sempat ditanya mengenai kemungkinan pergantian posisi Ketua Umum Golkar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub partai.

"Ya itu kan sudah jelas, memang jadwal munas bulan Desember. Golkar Solid. Solid," katanya menjawab isu munaslub.

Airlangga mengatakan bahwa Munaslub merupakan mekanisme internal. Ia sempat menyangkal bahwa ada pihak eksternal yang mengintervensi Partai Golkar.

"Munaslub kan itu adalah mekanisme internal. Jadi kalau internal, ya internal. Munasnya masih bulan Desember," ucapnya.

Pernyataan Airlangga tersebut paralel dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Dalam rilis tertulis yang diterima Suara.com pada Rabu (7/8/2024) atau dua hari sebelum persamuhan empat mata Airlangga dengan Jokowi di istana.

Mantan Ketum Golkar itu menegaskan kepada seluruh kader untuk menaati Keputusan Munas Golkar tahun 2019 yang kemudian diperkuat kembali lewat Rapimnas Golkar 2021 memutuskan bahwa Munas Partai Golkar akan digelar pada Desember tahun 2024.

"Saya meminta seluruh kader Golkar menaati keputusan Munas sebagai keputusan final dan tertinggi partai,” katanya.

Selaku Ketua Dewan Pembina, ARB mengaku selalu berkomunikasi dengan Airlangga sekaligus memonitor perkembangan terkini Partai Golkar. Pun ia meminta kepada pengurus DPD I dan II Golkar untuk solid jelang munas terlebih menghadapi agenda Pilkada 2024.

"Seluruh pengurus DPD I dan II terus menjaga soliditas dan mempersiapkan mesin partai untuk menyongsong Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan," katanya.

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. [ANTARA]
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. [ANTARA]

Faksi Jokowi

Sejumlah penanda tersebut seolah menjadi terkorelasi dengan kemungkinan konfigurasi politik di masa mendatang. Yusak menilai ada siasat dari Faksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang ingin tetap memiliki pengaruh setelah lengser nantinya.

Posisi Jokowi disebutnya akan kesulitan apabila tidak memiliki kendali atas partai. Karena itu, Faksi Jokowi di internal Golkar berupaya mencarikan posisi strategis bagi eks Gubernur DKI itu.

"Pasca lengser, Jokowi dalam keadaan bahaya jika tidak punya kendali partai. Jokowi masih berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar dengan cara merevisi AD/ART di Munaslub nanti," ujar Yusak kepada Suara.com.

"Kalau hanya menjadi Ketua Dewan Pembina, Jokowi tidak akan bisa powerfull, beda dengan menjadi ketua umum," tuturnya.

Yusak menduga Jokowi bakal dijadikan ketua umum setelah Airlangga lengser.

Tujuannya, agar secara politik, posisi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bisa mengimbangi atasannya nanti, Prabowo Subianto.

"Kalau Jokowi Ketua Umum Golkar, posisi Gibran sebagai Wapres juga akan mendapat dukungan politik. Gibran bisa mengimbangi Presiden Prabowo dan Gerindra," jelasnya.

Selain itu, Yusak menganalisis kemungkinan Jokowi akan menjadikan orang kepercayaannya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang juga kader Golkar atau Gibran sendiri duduk di kursi Golkar-1.

"Faksi Jokowi bisa Bahlil, bisa Gibran, bisa Jokowi sendiri yang mengincar ketua umum," lanjutnya.

"Jadi dalam konteks mundurnya Airlangga, faksi eksternal Jokowi bersekutu dengan faksi di internal Golkar yang menginginkan Airlangga mundur dari ketua umum," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI