Suara.com - Setelah mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum hingga Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar. Agus Gumiwang saat ini menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Airlangga.
Namun, muncul kabar bahwa Munaslub akan dipercepat dengan Bahlil Lahadalia sebagai salah satu pesaing Agus dalam pencalonan Ketua Umum. Selain itu, ada prediksi bahwa Presiden Joko Widodo akan diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Meskipun begitu, Airlangga diklaim mundur secara sukarela, bukan karena tekanan.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, memprediksi bahwa Agus Gumiwang, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, akan menjadi Ketua Umum menggantikan Airlangga.
Baca Juga: Sah! Video Pernyataan Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar
Umam menyatakan bahwa setelah mundurnya Airlangga, kekuatan yang diusung oleh Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang kemungkinan besar akan bersatu, membuat Agus Gumiwang menjadi kandidat terkuat untuk menduduki posisi tersebut.
"Setelah Airlangga mundur, gabungan dua gerbong kekuatan yang dibawa kader Golkar Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang bergabung menjadi satu. Besar kemungkinan Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga akan menduduki posisi Ketua Umum Partai Golkar," kata Umam dalam keterangan yang diterima via Antara di Jakarta, Minggu (11/8/2024).
Umam juga menilai bahwa kombinasi kekuatan Agus dan Bahlil bisa membuka jalan bagi Joko Widodo dan keluarganya untuk bergabung dengan Golkar setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Umam menyatakan bahwa mundurnya Airlangga tidak terlepas dari adanya konflik kekuatan di dalam tubuh Golkar, yang sudah mulai muncul menjelang Pemilu 2024. Faksi-faksi di internal Golkar memiliki beragam agenda kepentingan, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
Beberapa di antaranya berusaha mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi luar, sementara yang lain mencoba bekerja sama dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan pusat kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan strategis partai.
Baca Juga: Mundur dari Ketum Golkar, Airlangga Pamer Raihan di Pemilu 2024
Konflik di dalam Golkar semakin terlihat selama Pilkada 2024, ketika keputusan-keputusan Airlangga dianggap kurang tegas dan sering menimbulkan ketidakpastian. Hal ini, menurut Umam, menyebabkan munculnya spekulasi mengenai adanya pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum terhadap isu-isu lama yang belum jelas.
Meski begitu, Umam menilai bahwa kepemimpinan Airlangga selama ini patut diapresiasi, terutama karena berhasil menambah 17 kursi di parlemen nasional, menjadikan Golkar memiliki 102 kursi atau setara dengan 18 persen kekuatan parlemen.
"Ia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional, atau meningkatkan 17 kursi yang setara dengan 18 persen kekuatan parlemen," pungkasnya.