Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran Rp 210 miliar untuk proyek penanggulangan banjir. Dana tersebut diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Alam (SDA) DKI, Ika Agustin Ningrum mengatakan, proyek tersebut meliputi pembelian pompa dan normalisasi sungai yang mencakup pembuatan polder dan sheet pile alias turap.
Ia mengajukan anggaran tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Ika menyebut proyek ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Ini hasil evaluasi banjir dan genangan tahun 2023 dan 2024. Pada saat kita menganggarkan di anggaran tahun 2024 adalah hasil evaluasi dari tahun 2020,2021, dan 2022. Kemudian untuk di APBDP ini karena ada evaluasi 2023 dan 2024," ujar Ika di ruang rapat Komisi D DPRD DKI, Jumat (9/9/2024).
Baca Juga: Kawasan Industri IWIP Beri Bantuan Untuk Ribuan Korban Banjir di Halmahera
Pembuatan polder dilakukan di Bulak Cabe, Kayu Putih Rawa Terate, Cempaka Putih, Mangga Raya, Cengkareng Kalideres, Ancol, Cilincing, dan Rawa Terate Kampung Sawah.
Sementara, untuk normalisasi sungai dilakukan di inlet Waduk Rawa Badak dan Kali Cakung Lama untuk segmen Pegangsaan Dua.
"Kemudian ada di Kali Jati Kramat, untuk membantu kewenangan kementerian PUPR, Kemudian di Kali Angke, juga untuk membantu kewenangan kementerian PUPR," jelasnya.
Dana Rp210 miliar itu, kata Ika, merupakan uang muka untuk program ini. Total nilai proyek diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun dengan pengerjaan yang baru dimulai tahun 2025 sampai 2027 mendatang.
"Nah pertanyaannya apakah ini lelang? Jadi uang Rp210 sekian miliar ini sebenernya uang muka. Kami rencanakan uang muka untuk tahun anggaran ini. hanya untuk kegiatan yang supply by owner. Jadi untuk polder dan sungai," katanya.
Baca Juga: Ditemani Gibran Cek Kali Semengol, Heru Budi Kasih Pelajaran Soal Penanganan Banjir Jakarta
