Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi munculnya loyalitas ganda lantaran ada sejumlah nama dengan latar belakang polisi dan jaksa dalam deretan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos seleksi tertulis.
Peneliti ICW Diky Anandya menjelaskan, meski pimpinan KPK terpilih harus mundur dari jabatannya di instansi sebelumnya, potensi loyalitas ganda dan konflik kepentingan tetap tidak bisa dipastikan.
"Siapa yang bisa memastikan dia masih punya conflict of interest dari institusi asalnya?" kata Diky di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).
Sementara itu, ICW mendesak kepada pansel untuk memastikan capim yang berasal dari unsur penegak hukum untuk mengundurkan diri.
"Dari persoalan ini, ICW mendesak untuk kemudian pansel bisa memastikan bahwa capim yang berasal dari penegak hukum itu tidak hanya diminta mundur dari jabatannya, tapi juga mengundurkan diri atau menanggalkan instansinya supaya tidak ada conflict of interest atau persoalan loyalitas ganda," katanya.
Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan bahwa catatan ICW menunjukkan 40 persen atau 16 orang dari daftar nama yang dinyatakan lolos seleksi tertulis calon pimpinan (capim) KPK berasal dari lembaga penegak hukum, baik yang aktif maupun purna tugas.
"Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi Pansel dalam bekerja. Potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini," kata Kurnia, Kamis (8/8/2024).
"Sederhananya, Pansel seperti meyakini sebuah 'mitos' yang sebenarnya keliru terkait adanya keharusan aparat penegak hukum mengisi struktur Komisioner KPK," tambah dia.
Untuk itu, dia menilai Pansel bisa melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jika terbukti ada indikasi untuk memberikan karpet merah kepada penegak hukum.
Baca Juga: Soal Seleksi Capim, ICW: KPK Bukan Sekretariat Bersama Kepolisian Dan Kejaksaan
"Peraturan perundang-undangan itu telah memandatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum," ujar Kurnia.
