Infografis
“Pemprov DKI Jakarta memberikan kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang, yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya,” tuturnya.
Lusiana berharap, tujuan dalam menghimpun penerimaan pajak daerah, khususnya PBB-P2, dapat terealisasi secara optimal, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Pembayaran pajak pada hakikatnya sebagai wujud gotong royong dalam memulihkan kembali kondisi perekonomian di DKI Jakarta. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif fiskal ini, supaya wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya,” paparnya.
Ia menerangkan, pembebasan pokok sebesar 50% berlaku untuk PBB-P2 yang harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun pajak 2023 yang jumlahnya Rp 0. Selain itu, untuk objek yang tidak memenuhi syarat pembebasan 100% dan bukan termasuk PBB-P2 yang baru ditetapkan pada tahun pajak 2024.
Lalu, pembebasan nilai tertentu berlaku untuk PBB-P2 yang harus dibayar lebih dari Rp 0 pada SPPT tahun pajak 2023, jika kenaikan PBB-P2 tahun pajak 2024 melebihi 25% dari tahun sebelumnya, objek tersebut tidak mengalami penambahan luas bumi atau bangunan, serta bukan objek yang telah mengalami penilaian ulang pada tahun pajak 2024.
Terkait kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, pengurangan ini ditujukan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pembebasan pokok, wajib pajak dengan penghasilan rendah, wajib pajak badan yang mengalami kerugian, dan wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana alam atau non-alam.
Permohonan pengurangan pokok harus diajukan secara elektronik melalui laman pajakonline.jakarta.go.id, dengan persyaratan tertentu, dan maksimal pengurangan yang diberikan adalah 100%.
Selain itu, angsuran pembayaran pokok dapat diajukan untuk PBB-P2 tahun 2024 dan tunggakan PBB-P2 dari tahun 2013 hingga 2023, dengan permohonan diajukan melalui laman yang sama. Batas waktu pengajuan permohonan angsuran adalah 31 Juli 2024, dengan ketentuan angsu ran maksimal dapat dilakukan hingga 10 kali sebelum akhir tahun 2024, serta jumlah PBB-P2 yang harus dibayar minimal sebesar Rp100 juta.
Untuk keringanan pokok pembayaran, wajib pajak di DKI Jakarta dapat memperoleh keringanan pokok sebesar 10% untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024 dalam periode 4 Juni 2024 hingga 31 Agustus 2024, dan sebesar 5% dalam periode 1 September 2024 hingga 30 November 2024.
Terakhir, pembebasan sanksi administratif sebesar 100% diberikan tanpa perlu pengajuan permohonan oleh wajib pajak, dengan penyesuaian otomatis pada sistem informasi manajemen pajak daerah, dan tanpa memerlukan bebas tunggakan pajak daerah.
Baca Juga: Heru Budi Dorong Investasi, Jakarta Melaju Kota Bisnis Berskala Global
