Infografis
Suara.com - Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti mendalami keterlibatan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu yang namanya disebut dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).
Meski pasangan tersebut merupakan anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Zaenur menegaskan harus ada prinsip kesetaran dalam hukum.
“Ketika nama mereka disebut di dalam persidangan, maka wajib bagi KPK untuk melakukan pendalaman apa peran dari Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution ini dalam pengurusan tambang di Maluku Utara,” kata Zaenur kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).
“Tidak boleh ada perlakuan khusus yang berbeda untuk mereka, Kahiyang dan Bobby ini,” tambah dia.
Pendalaman peran Kahiyang dan Bobby, lanjut dia, bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menanyakan lebih detail kepada AGK atau menghadirkan saksi lain yang dianggap mengetahui keterlibatan keduanya pada kasus ini di persidangan.
Selain itu, Zaenur menyebut pendalaman peran Kahiyang dan Bobby juga bisa dilakukan di luar persidangan, yaitu dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
“KPK itu berdasarkan sejarah selalu mengembangkan perkara dari satu perkara kemudian dikembangkan menjadi perkara-perkara yang lain,” ujar Zaenur.
“Ketika KPK mengungkap sebuah kasus korupsi, ternyata diketahui banyak kasus -kasus lain yang ternyata juga dilakukan oleh terdakwa dengan pelaku -pelaku lain yang berbeda. Itu sudah menjadi ciri khas dari KPK, yaitu mengembangkan perkara. Dari satu perkara suap kemudian terbongkar perkara -perkara lainnya gitu ya,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Malut Suryanto Andili mengungkapkan istilah Blok Medan sebagai pertambangan milik Bobby Nasution.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat AGK.
