Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara ihwal aturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagu anak usia sekolah dan remaja di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Menurunya, pro dan kontra tentu menjadi wajar. Sebab aturan tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang.
"Ya memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra ya karena satu pandangan dari sisi kesehatan, satu dari sisi etik atau agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Meski demikian, Moeldoko memandang harus ada jalan tengah terkait perbedaan pandangan tersebut. Jalan tengah itu yang menjadi solusi bersama.
"Tapi kan mesti ada jalan tengah," ujar Moeldoko
"Ya harus ada solusinya dong," sambungnya.
Dicap Dorong Seks Bebas
Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah agar tak dicap melegalkan seks bebas di kalangan pelajar.
Hal itu menyusul adanya kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Pertama, kata dia, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara komprehensif.
"Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan ini, menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi adalah bagian dari upaya preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas," kata Hetifah kepada Suara.com, Senin (5/8/2024).
