Suara.com - Permintaan maaf Joko Widodo alias Jokowi di sisa-sisa masa jabatan sebagai Presiden dua periode menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Perihal itu, sang putra sulung Gibran Rakabuming Raka pun ikut mengomentari perihal ucapan maaf Jokowi yang disampaikan saat membuka acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam.
Menurutnya, ucapan maaf sang ayah selama menjabat kepala negara dianggap lumrah sebagai bentuk ucapan terima kasih dan meminta masukan dari masyarakat.
Soal permintaan maaf Jokowi pun ikut ditanggapi oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia justru membela Jokowi yang dihujani sindiran setelah meminta maaf kepada publik.
Menurut Muzani, permintaan maaf Jokowi atas kesalahannya selama memimpin pemerintahan mesti diterima semua pihak. Bahkan, dia menganggap tidak ada kata terlambat bagi Jokowi untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Baca Juga: Soal Permintaan Maaf Jokowi, Sekjen Gerindra: Tidak Ada Kata Terlambat
Di sisi lain, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun turut membeberkan hubungannya dengan Jokowi yang belakangan memanas pra hingga pasca Pilpres 2024 pada Maret lalu.
Megawati pun mengungkap jika hubungannya dengan Jokowi masih baik-baik saja. Walau diklaim tetap harmonis, Megawati turut mengungkit 'dosa' Jokowi.
Megawati blak-blakan menyebut perseturuannya dengan Jokowi dipicu karena dirinya blak-blakan menolak sejak wacana masa jabatan presiden 3 periode bergulir.
Selain itu, Jokowi belakangan ini juga ramai menjadi sorotan publik soal rencana memboyong ratusan relawannya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam peringatan 17 Agustus 2024 mendatang. Jokowi juga menuai kritik soal kebijakannya mengatur pemberitan alat kontrasepsi alias kondom kepada pelajar.
Aturan penyediaan kondom kepada pelajar yang kini memicu polemik itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
Baca Juga: Megawati Buka-bukaan Hubungannya Dengan Jokowi Baik-baik Saja, Hanya Tolak Wacana Presiden 3 Periode
Berikut berita-berita terhangat terkait dinamika politik dan pemerintahan pada Senin (5/8/2024) kemarin yang dipilih redaksi Suara.com, simak selengkapnya pada artikel-artikel ini:
1. Jelang Akhir Menjabat Presiden, Jokowi Minta Maaf, Anaknya Bilang Biasa Aja
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi ucapan permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia menjelang berakhirnya masa jabatan.
Gibran mengatakan bahwa yang dilakukan Jokowi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kepala negara di akhir masa jabatannya.
2. Megawati Buka-bukaan Hubungannya Dengan Jokowi Baik-baik Saja, Hanya Tolak Wacana Presiden 3 Periode
Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan soal sikapnya yang menolak wacana presiden tiga periode. Ia menyampaikan jika hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Megawati menyampaikan hal itu dalam memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
3. Soal Permintaan Maaf Jokowi, Sekjen Gerindra: Tidak Ada Kata Terlambat
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi merupakan upaya untuk merajut terus kebersamaan.
Pernyataan tersebut merespon pemintaan maaf Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara.
4. Istana Tak Masalah 500 Projo Ke IKN Bareng Jokowi, Heru Budi: Namanya Relawan Sah Saja
Pihak Istana Negara tak mempersoalkan rencana rombongan kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dianggap hanya sekadar peninjauan pengerjaan mega proyek tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI, Heru Budi Hartono. Menurut Heru kegiatan kunjungan Projo ini adalah hak yang wajar.
5. Persatuan Ummat Islam Tolak PP No 28 Tahun 2024 Jokowi soal Pemberian Kondom Kepada Pelajar
Persatuan Ummat Islam (PUI) menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam PP ini karena mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk di dalamnya penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah.
Ketua DPP PUI Bidang Pendidikan, Dr. Wido Supraha, M.Si, menuntut pemerintah membatalkan PP No 28 tahun 2024 tersebut. Ia menilai PP tersebut mengandung unsur-unsur pemikiran trans-nasional terkait seks bebas, yang sangat berbahaya.