Infografis
Suara.com - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan soal sikapnya yang menolak wacana presiden tiga periode. Ia menyampaikan jika hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Megawati menyampaikan hal itu dalam memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Ketua Umum DPP PDIP ini menambahkan Indonesia Raya ini diisi oleh manusia.
"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Megawati dalam keterangannya yang diterima Suara.com.
Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi.
"Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," katanya.
Ia meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," katanya.
Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.
Baca Juga: Istana Bakal Undang Megawati Upacara 17 Agustus di IKN, PDIP: Bagaimana Kesediaan Ibu
"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," ujarnya.
