Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut program sekolah gratis masih dalam pembahasan. Namun, sejauh ini Dinas Pendidikan (Disdik) sudah melakukan pemetaan sekolah mana saja yang akan dilibatkan.
Dalam proses pemetaan ini, Heru juga ikut melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Yang (sekolah) swasta ini sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, mana yang kamiberikan gratis," ujar Heru Pasar Pramuka, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Heru mengatakan, tidak semua sekolah swasta dilibatkan dalam program ini, apalagi yang mapan. Sasaran utamanya adalah sekolah swasta grade C dan D.
"Ini sedang kami bahas, tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kita akan mengendalikan masyarakat kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," pungkas Heru.
Disetujui DPRD DKI
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Jhonny Simanjuntak menyebut wacana sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta yang tidak mampu sudah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi DPRD DKI. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta segera menerapkan kebijakan ini.
Jhonny mengatakan, kebijakan sekolah gratis bisa diterapkan lebih dulu untuk sekolah swasta grade C dan D. Lewat program ini, diharapkan tujuan pemerataan pendidikan untuk warga Jakarta bisa terwujud.
Penggunaan anggaran juga bisa lebih efisien karena bisa mengalihkan dana bantuan pendidikan dari program Kartu Jakarta (KJP) Plus ke sekolah gratis.
![Ilustrasi sekolah swasta gratis dan penambahan rombel. [istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/06/11/92307-ilustrasi-sekolah-swasta-gratis-dan-penambahan-rombel.jpg)
"Kami semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini," ujar Jhonny kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).
Ia juga menyebut Pj Gubernur Heru juga telah menyetujui usulan ini dan telah melakukan pengkajian lebih lanjut.
"Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," jelas Jhonny.
Jhonny pun menilai Pemprov bisa menerapkannya mulai tahun ajaran baru tahun 2025 mendatang. Apalagi, dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang cukup tinggi, Jhonny yakin kebijakan ini bisa dijalankan.
"Ini tinggal bagaimana kami menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," tuturnya.
"Saya kira dengan APBD DKI Jakarta yang Rp82 triliun lebih itu, ya DKI Jakarta saya pikir bisa lah jadi teladan bagi provinsi lain, karena ini suatu kebutuhan. Dengan adanya KJP ini enggak menyelesaikan persoalan," tambahnya memungkasi.
