Sinyal Mega Tolak Undangan Upacara 17-an di IKN? PDIP Kritik Jokowi: Haus Seremonial tapi Lupa Masalah Bangsa

Jum'at, 02 Agustus 2024 | 13:15 WIB
Sinyal Mega Tolak Undangan Upacara 17-an di IKN? PDIP Kritik Jokowi: Haus Seremonial tapi Lupa Masalah Bangsa
Foto Jokowi dan Megawati (X)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro mengingatkan kepada pemerintah tak hanya sekedar seremonial dalam memaknai hari kemerdakaan Indonesia 17 Agustus. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang substansial yang harus diperhatikan. 

Hal itu menyusul pihak Istana yang akan mengundang Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN.  

Seno awalnya menyampaikan, jika PDIP merasa belum mendapatkan adanya undangan tersebut. 

"Undangan itu sudah diberikan atau belum, kami rasanya belum menerima itu," kata Seno kepada Suara.com, Jumat (2/8/2024). 

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri secara langsung acara pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).  (Suara.com/Bagaskara)
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri secara langsung acara pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). (Suara.com/Bagaskara)

Namun ia memberikan catatan kepada pemerintah agar tak hanya mementingkan seremonial di bulan kemerdekaan Indonesia. 

"Tetapi sebagai catatan, di samping acara-acara seremonial, ada banyak hal yang menurut saya hari ini perlu perhatian serius dari pemerintah," katanya. 

Ia pun membeberkan masalah yang menjadi momok menjelang Indonesia masuki usia ke-79 tahun kemerdekaannya. 

"Masalah penegakan hukum ada kasus Ronald Tannur, ada juga berbagai cawe-cawe politisasi, masalah ekonomi ada persoalan fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar, masalah privasi data kita juga tidak pernah terjawab tuntas," ujarnya. 

"Itu membuat kita semua memasuki Bulan Proklamasi Kemerdekaan dengan perasaan yang berkecamuk," sambungnya. 

Baca Juga: Respons Isu Reshuffle Menteri, Mulyanto PKS: Presiden Jokowi Kurang Kerjaan!

Megawati dan Jokowi (Dok. PDI Perjuangan)
Megawati dan Jokowi (Dok. PDI Perjuangan)

Untuk itu, ia menilai kemerdekaan itu lebih tentang bagaimana berjuang agar masalah bangsa bisa terselesaikan. Bukan justru mementingkan seremonial belaka. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI