Sinyal Mega Tolak Undangan Upacara 17-an di IKN? PDIP Kritik Jokowi: Haus Seremonial tapi Lupa Masalah Bangsa

Jum'at, 02 Agustus 2024 | 13:15 WIB
Sinyal Mega Tolak Undangan Upacara 17-an di IKN? PDIP Kritik Jokowi: Haus Seremonial tapi Lupa Masalah Bangsa
Foto Jokowi dan Megawati (X)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro mengingatkan kepada pemerintah tak hanya sekedar seremonial dalam memaknai hari kemerdakaan Indonesia 17 Agustus. Menurutnya, masih banyak hal-hal yang substansial yang harus diperhatikan. 

Hal itu menyusul pihak Istana yang akan mengundang Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN.  

Seno awalnya menyampaikan, jika PDIP merasa belum mendapatkan adanya undangan tersebut. 

"Undangan itu sudah diberikan atau belum, kami rasanya belum menerima itu," kata Seno kepada Suara.com, Jumat (2/8/2024). 

Baca Juga: Respons Isu Reshuffle Menteri, Mulyanto PKS: Presiden Jokowi Kurang Kerjaan!

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri secara langsung acara pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).  (Suara.com/Bagaskara)
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri secara langsung acara pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). (Suara.com/Bagaskara)

Namun ia memberikan catatan kepada pemerintah agar tak hanya mementingkan seremonial di bulan kemerdekaan Indonesia. 

"Tetapi sebagai catatan, di samping acara-acara seremonial, ada banyak hal yang menurut saya hari ini perlu perhatian serius dari pemerintah," katanya. 

Ia pun membeberkan masalah yang menjadi momok menjelang Indonesia masuki usia ke-79 tahun kemerdekaannya. 

"Masalah penegakan hukum ada kasus Ronald Tannur, ada juga berbagai cawe-cawe politisasi, masalah ekonomi ada persoalan fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar, masalah privasi data kita juga tidak pernah terjawab tuntas," ujarnya. 

"Itu membuat kita semua memasuki Bulan Proklamasi Kemerdekaan dengan perasaan yang berkecamuk," sambungnya. 

Baca Juga: Sidang Kabinet di IKN Urung Digelar Gegara Perabotan Belum Komplet, Jokowi Kini Ungkit Masalah AC hingga Kursi

Megawati dan Jokowi (Dok. PDI Perjuangan)
Megawati dan Jokowi (Dok. PDI Perjuangan)

Untuk itu, ia menilai kemerdekaan itu lebih tentang bagaimana berjuang agar masalah bangsa bisa terselesaikan. Bukan justru mementingkan seremonial belaka. 

"Jadi rasa-rasanya Kemerdekaan itu lebih pada tentang perjuangan terus menerus dalam berbagai substansi. Bukan sekedar seremonial saja," pungkasnya. 

Jokowi Undang Megawati dan SBY ke IKN

Sebelumnya, Presiden Jokowi turut mengundang mantan presiden untuk mengikuti pelaksanaan Upacara Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. Ada dua tokoh yang diundang, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Jadi untuk mantan presiden recananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan bapak presiden," kata Mensesneg Pratikno di Kemensetneg, Jakarta, Kamis (1/8/2024). 

Diketahui, upacara 17 Agustus dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta. Nantinya mantan kepala negara juga bisa hadir di Jakarta ketika berhalangan ikut ke IKN. 

"Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tapi hadir di Jakarta," kata Pratikno. 

Sementara untuk mantan wakil presiden dijadwalkan diundang hadir dalam pelaksanana upacara di Istana Kepresidenan Jakarta. 

"Jadi sementara begitu. Sementara mantan wakil presiden diundangnya di Jakarta," kata Pratikno.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI