Tolak Jokowi Rombak Kabinet di Sisa Masa Jabatan, Mulyanto PKS: Harusnya Siap-siap Pamit Mundur, Bukan Ugal-ugalan

Kamis, 01 Agustus 2024 | 14:59 WIB
Tolak Jokowi Rombak Kabinet di Sisa Masa Jabatan, Mulyanto PKS: Harusnya Siap-siap Pamit Mundur, Bukan Ugal-ugalan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. [ANTARA/Mentari Dwi Gayati]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto, menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tak melakukan perombakan kabinet menterinya di akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan.

Hal itu menyusul adanya kabar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menggantikan posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM dalam reshuffle kabinet mendatang.

Mulyanto mengatakan dari pada melakukan perombakan kabinet, lebih baik kembalikan tugas menteri sebagaimana tupoksinya.

"Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," kata Mulyanto kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).

Seperti Menteri Investasi Bahlil kata dia, justru masuk ke ranah hal-hal yang berkaitan dengan ESDM.

"Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dan lain-lain," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain. yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, menjelang purna tugas, sebaiknya Jokowi memberikan jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan justru melakukan politik kejar tayang dengan melakukan reshuffle.

Baca Juga: Sidang Kabinet di IKN Urung Digelar Gegara Perabotan Belum Komplet, Jokowi Kini Ungkit Masalah AC hingga Kursi

"Menjelang purna tugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injuri time. Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI