Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto turut mengomentari soal santernya kabar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dikabarkan akan menggantikan posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM. Dia berharap kabar tersebut cuma gosip belaka.
Terkait isu reshuffle itu, Mulyanto menilai sangat tidak efektif jika pergantian menteri dilakukan kekinian.
Sementara masih banyak tugas yang harus diselesaikan Kementerian ESDM.
"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," kata Mulyanto kepada Suara.com, Kamis (1/8/2024).
Ia menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas. Baginya, kalau reshuffle benar-benar dilakukan, Presiden Jokowi hanya akan terlihat seperti orang yang kurang kerjaan.
"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden (Jokowi) seperti kurang kerjaan,” ujarnya.
Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," pungkasnya.
Isu adanya reshuffle kabinet menteri kembali mencuat di akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Bahkan, santer kabar Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.
