Infografis
Suara.com - Pengamat Organisasi Islam dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai konflik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa menjadi ciri negara Indonesia masuk ke dalam otoritarianisme.
"Ya karena itu kah problem yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kok sekarang ini sedih juga ya karena negara sudah ke arah otoritarianisme," kata Sukron kepada Suara.com, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, semua karena imbas Pemilu 2024 yang dianggapnya kacau lantaran dugaan intervensi kepala negara. Turunannya dari itu semua menjadikan PBNU kekinian menjadi otoritarian dengan keinginannya mengambil alih PKB.
"Dan ternyata repot turunannya sampai kayak organisasi kayak PBNU yang cenderung pada otoritarianisme. Di sini lah hemat saya anakronisme dilihat dari sisi kita sedang mengembangkan demokrasi makanya demokrasi di tingkat negara atau nasional turun yang dilihat dari indeks demokrasinya juga turun gitu ya. Tiba-tiba PBNU pun melakukan hal yang sama," ujarnya.
Baca Juga: 'Rebut' PKB dari Cak Imin, Tabiat Gus Yahya Disorot: Penuhi Syahwat Politik Kuasai NU?
Ia lantas menyinggung soal ujian seseorang ketika mempunyai kekuasaan. Menurutnya, ketika Gus Yahya berkuasa tak seperti apa yang diidealkan.
"Ada unsur demokratisasi apalagi sekarang PBNU dianggap sebagai penggerak bahkan oleh kalangan yang enggak nasional dianggap sebagai apa namanya pro pruralis liberalis yang hemat saya tidak seluruhnya benar gitu kan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun menyarankan agar baiknya PBNU dan PKB bisa duduk bersama dalam satu meja. Lebih baik selesaikan masalah lewat musyawarah.
"Menurut saya jauh lebih baik ya inilah yang disebut dengan masyarajat madani yang oleh elite NU disebut sebagai civil society jadi menyelesaikan masalah itu ya dengan damai dengan musyawarah, jangan lewat pendekatan-pendekatan kekuasaan gitu ya," pungkasnya.
Konflik NU vs PKB
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai jika Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ingin menggembosi partainya. Ia mengaku selama ini PKB tak pernah punya masalah dengan PBNU.
"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU. Dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yanya Gus Ipul itu sering menggembosi PKB," kata Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Ia menegaskan, jika PKB bukan merupakan badan otonom dari PBNU. Menurutnya, PKB sebagai partai itu berdaulat.
"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," ujarnya.
"Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," sambungnya.
Ia menyayangkan, justru PBNU sebagai organisasi keulamaan tidak bertindak sebagaimana etik keulamaan.
"Jadi disayangkan organisasi yang disitu membawa didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika PKB selama ini tidak pernah punya masalah dengan PBNU.
"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya. Misalnya Gus Yahya Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi. Mengganggu. Apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui," pungkasnya.
Diketahui, PBNU berniat mengambilalih PKB usai disebut telah eksklusif. Terkait upaya itu, tinggi PBNU sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk 'merebut lagi PKB.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU.
"PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan," katanya.
Menurutnya, banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. Bahkan, dia menduga ada upaya yang nyata dan sistematis oleh elite PKB guna menjauhkan PKB dari struktural NU.
"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.
Ditegaskan pula bahwa PKB didirikan oleh struktur PBNU hingga ke cabang dan ranting pengurus NU. Ia menyebut tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.
Selain itu, dia menilai ada beberapa pernyataan elite PKB yang menganggap bahwa PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal, tanpa mendengarkan PBNU, menurut Gus Ipul, PKB terbukti gagal dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu.
