Infografis
Suara.com - Ketua Koperasi Wahana Kalpika (KWK) sekaligus Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI, Taufik Azhar angkat bicara usai dituding kongkalikong dengan direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) soal kuota mikrotrans. Ia menyebut anggapan tersebut sepenuhnya salah.
Taufik mengakui, memang saat ini KWK memiliki armada angkutan kota (angkot) terintegrasi JakLingko terbanyak di Jakarta dengan 1.435 unit. Namun, angka realisasinya masih berada di 51 persen dari kuota 2.801 mikrotrans yang diberikan pihak Transjakarta.
Apalagi, armada reguler keseluruhan yang dimiliki KWK jumlahnya juga jauh lebih banyak ketimbang operator lain, yakni mencapai 6.238 unit.
Sementara, operator lain punya armada paling banyak 1.819 unit. Bahkan, dari 11 operator angkot, lima di antaranya memiliki jumlah armada di bawah 500 unit. Meski demikian, kata Taufik, mereka tetap mendapatkan kuota mikrotrans lebih banyak presentasenya dari KWK.
Baca Juga: Sebut Transjakarta Bagi Kuota Mikrotrans Secara Proporsional, Dishub DKI: Tak Ada Anak Emas
"Ini yang lain sudah 97 persen (gabung JakLingko), 75 persen, kita enggak ada monopoli. Ini ditutup (datanya) sama mereka (pendemo) ini regulernya. Kalau kita ukurannya dari ini dong, yang terealisasi di Jaklingko," ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).
"Memang kita paling besar ya 6.238 (armada reguler). Yang terintegrasi hanya 2.801 atau 44 persen diambil Dari armada kita. Tapi yang sudah bergabung sama mikrotrans baru 51 persen atau 1.435 (unit)," lanjutnya.
Taufik mengatakan delapan operator yang melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI kemarin menutup data ini. Mereka menyampaikan tuntutan seolah-olah ada monopoli atas kuota mikrotrans yang dilakukan KWK. Bahkan, KWK sendiri disebutnya bisa membuat demo yang lebih besar ketimbang seluruh operator lain karena punya armada jauh lebih banyak.
"Jadi datanya ditutup. Dan kita melalui proses alurnya sama. Kita kalau mau demo, bisa melebihi dari dia. Nah itulah jadi merasa kecemburuan, tapi gak dilihat hasilnya secara professional, secara presentase. Kita datanya real. Armada yang paling besar itu KWK," pungkasnya.
Tuduh Elite DPRD Kongkalikong dengan Transjakarta
Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rahmadoni sebelumnya mengungkap sosok Anggota DPRD DKI yang diduga melakukan kongkalikong dengan Direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk pembagian kuota pengadaan mikrotrans. Sosok itu adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI dari Partai Golkar, Taufik Azhar.
Rahmadoni mengatakan, Taufik Azhar merupakan Ketua dari operator angkutan kota angkot Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Ia menyebut ada diskriminasi dari direksi Transjakarta karena selalu memprioritaskan kuota mikrotrans ke KWK.
"Iya benar (Taufik Azhar Golkar). Kebetulan yang bersangkutan wakil ketua komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK, jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," ujar Rahmadani kepada wartawan, Selasa (30/8/2024).
Sejumlah sopir mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menaungi mikrotrans.
Koordinator Aksi Lapangan, Fahrul Fatah mengatakan, ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko Pemprov DKI yang terlibat dalam aksi ini. Pramudi, pengurus koperasi, dan operator disebutnya terlibat dalam aksi ini.
Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Fahrul mengatakan, pihaknya menuntut transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko. Kemudian ada juga dugaan politisisasi program JakLingko yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko.
Kemudian, massa aksi ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).
"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya.
