Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mempercepat pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) fase A, yang dikenal sebagai proyek Tanggul Pantai. Program ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga di kawasan pesisir Jakarta Utara yang rentan terhadap banjir.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Utara pada Maret 2024 lalu, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, tantangan terbesar bagi Pemprov adalah mengatasi banjir yang disebabkan rob dan hujan dengan intensitas tinggi.
"Wilayah Jakarta memiliki tantangan banjir yang harus segera diselesaikan. Banjir yang disebabkan rob maupun hujan dengan intensitas tinggi tidak mudah ditangani. Karena itu, di Jakarta harus ada NCICD, harus dibangun tanggul pengaman pantai,” ujar Heru.
Ia menjelaskan, penurunan muka tanah di Jakarta setiap tahun menjadi salah satu penyebab utama banjir. Karena itu, pembangunan NCICD sangat penting untuk mencegah banjir di wilayah utara Jakarta.
Baca Juga: Sudah Biasa Anggota DPRD DKI Malas Rapat Paripurna, Pimpinan: Ke Depan Kita Disiplinkan
"Kalau kita lihat, khusus di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bisa mencapai antara 70 sentimeter hingga satu meter. Jadi, sudah tidak mungkin penanganan banjir dilakukan kalau tidak ada NCICD," tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyatakan, program NCICD merupakan proyek sinergi antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI melalui Dinas SDA. Rencananya, tanggul pengaman pantai akan dibangun sepanjang 39 kilometer di beberapa titik kritis pesisir Jakarta.
"Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah membangun tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 8,2 kilometer hingga tahun 2023 dan diharapkan keseluruhan tanggul NCICD Fase A rampung pada tahun 2028," tutur Ika kepada Suaracom, Selasa (30/7/2024).
Tanggul akan dibangun dengan berbagai jenis material, seperti Tanggul Parapet, Spun D1200, Spun 800, CCSP W450, hingga konstruksi Retaining Wall. Pada 2024 ini, DSDA DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan dengan panjang total 4,8 kilometer, melalui skema kegiatan tahun jamak (multiyears) dan single year.
Ika menjelaskan, pembangunan dengan skema multiyears tahap 1 akan dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan, yakni mulai pada 2024 hingga 2025 dengan panjang total 4,3 kilometer. Pembangunan ini akan dilakukan di beberapa lokasi, seperti Muara Angke, yang mencakup segmen Resto Apung dan Dermaga T, Sunda Kelapa-Ancol Barat, serta Kali Blencong.
Baca Juga: Kaesang Tak Keberatan Jika Jusuf Hamka Diusung Jadi Cagub Di Pilgub Jakarta: Itu Dapurnya Golkar
“Di sisi lain, pembangunan lanjutan NCICD dengan mekanisme single year tahun 2024, telah dimulai sejak bulan Mei 2024, dengan panjang total 0,5 kilometer di wilayah Muara Angke (Segmen Pantai Timur) dan Pantai Mutiara,” terangnya.
Perhatikan Aspek Sosial
Pembangunan tanggul ini akan menggunakan lahan milik warga. Namun, Ika memastikan, prosesnya berjalan lancar dengan mengedepankan kesepakatan bersama warga lewat musyawarah.
"Selama tujuan pembangunan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, pastinya akan tetap didukung. Namun, pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan sosialisasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat," paparnya.
Untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan NCICD fase A, Dinas SDA melakukan uji lingkungan kondisi awal sebelum, saat, dan setelah pembangunan, dengan parameter baku mutu kebisingan, air, serta uerdara.
Saat ini, banyak permukiman di badan air yang beririsan dengan trase pembangunan tanggul NCICD, sehingga akses kerja dan proses pelaksanaan pembangunan terhambat. Dinas SDA berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan tujuan pembangunan tanggul NCICD.
Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Wali Kota Jakarta Utara, untuk memberikan data terkait jumlah keluarga yang menghuni di badan air, serta rencana pembangunan shelter maupun alternatif lain yang memungkinkan untuk pembangunan tanggul NCICD dengan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
Jika tanggul laut ini selesai, sejumlah wilayah di pesisir utara akan aman dari ancaman banjir rob. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Kelurahan Ancol, Marunda (Kali Blencong), Kalibaru, Penjaringan (Sunda Kelapa, Sisi Barat Nizam Zachman, Pantai Muara Baru), Pluit, Kawasan Pantai Indah Kapuk (Kali Cengkareng Drain), Pantai Mutiara, dan Kamal Muara. "Diharapkan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tersebut tidak lagi terdampak banjir rob setelah tanggul dibangun," urainya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menekankan, proyek NCICD penting untuk segera dirampungkan. Menurutnya, ancaman penurunan muka tanah di Jakarta nyata dan perlu segera diatasi. "NCICD sangat penting, terutama dengan ancaman bahwa Jakarta bisa tenggelam pada 2030. Tanggul ini harus segera dibangun untuk menahan air masuk ke permukiman warga," katanya.
Trubus juga mengingatkan, pengerjaan tanggul ini harus diselesaikan dengan cepat, karena penurunan muka tanah bisa memengaruhi kekuatannya. "Saya pernah melihat lokasi tanggul yang jebol karena penurunan muka tanah. Maka, kekuatan tanggul perlu disesuaikan untuk beberapa tahun ke depan. Penting juga untuk diperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, agar jangan sampai merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang dan ikan, serta perumahan warga," pungkasnya.
