Infografis
Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah sopir dan operator mikrotrans di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024). Ia mengaku pada era kepemimpinannya sebagai gubernur, tak pernah ada keluhan dari para sopir.
Anies mengaku sebenarnya belum mengetahui soal duduk perkara dari unjuk rasa para sopir dan operator mikrotrans kali ini. Namun, ia mengaku saat masih jabat gubernur, dirinya selalu menyusun kebijakan pembuatan sistem yang mengedepankan prinsip keadilan.
"Ketika kita menyusun sebuah sistem yang melibatkan kegiatan usaha dan melibatkan tenaga kerja, maka harus sistem itu adil. Sehingga usaha yang terlibat itu mendaparkan porsi yang baik," ujar Anies di Jatiwaringin, Bekasi, Selasa (30/7/2024).
Kemudian, dalam penyusunan anggaran, ia mengaku selalu membuatnya secara komprehensif. Sehingga, tidak ada masalah dalam pencairan upah dan sejenisnya seperti yang dipersoalkan sekarang.
Baca Juga: Blak-blakan! Anies Akui Intens Ngobrol Bareng Ahok, Dapat Restu Nyagub Jakarta?
"Ada penganggaran yang baik pula supaya semua orang yang terlibat di situ bisa mendapatkan haknya. Seperti misalnya gaji, itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem," jelasnya.
"Jadi prinsip itu yang harus dipegang dan kalau itu ada insyaallah bisa berjalan lancar," lanjutnya.
Dengan cara-cara itu, Anies merasa pengoperasian mikrotrans berjalan lancar dan tak pernah ada keluhan.
"Kami dulu melakukan seperti itu dan Alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan," tuturnya.
"Kalau yang sekarang saya tidak tahu duduk perkaranya jadi saya nggak bisa komentar lebih jauh," tambahnya memungkasi.
Baca Juga: Ngaku-ngaku Ikut Andil saat Jakarta Era Heru Budi Raih Opini WTP, Anies Curhat Begini
Ribuan Sopir Mikrotrans Geruduk Balkot
Sebanyak ribuan sopir mikrotrans yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang menaungi mikrotrans.
Koordinator Aksi Lapangan, Fahrul Fatah mengatakan, ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko Pemprov DKI yang terlibat dalam aksi ini. Pramudi, pengurus koperasi, dan operator disebutnya terlibat dalam aksi ini.
Operator yang tergabung dalam FLKB ini Antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Fahrul mengatakan, pihaknya menuntut transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko. Kemudian ada juga dugaan politisisasi program JakLingko yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD DKI yang juga merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko.
Kemudian, massa aksi ingin mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
"Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebutadalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir," ujar Fahrul kepada wartawan, Selasa.
"Kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya. Di satu sisi, operator lain, khususnya operator mikrolet selalu saja dipersulit oleh Transjakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian quota yang keci, namun harus dibagi ramai-ramai" lanjutnya.
Menurutnya, banyak anggota koperasi angkot yang ingin bergabung ke dalam program JakLingko. Namun, kuotanya kerap dibatasi karena inisiatif oknum orang dalam itu.
"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," pungkasnya.
