Ikut Jokowi di IKN, Pengamat Peringatkan Raffi Ahmad Cs: Hati-hati Terima Order, Bisa jadi Simalakama

Suara.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik kegiatan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang turut memboyong sejumlah artis dan influencer. Salah satu artis papan artas yang nempel Jokowi adalah Raffi Ahmad.

Menurut Jamiluddin keikutsertaan influencer dalam kunjungan kerja kepala negara di IKN tentu menjadi aneh sekaligus mengejutkan.

"Sebab, tidak jelas relevansi dan urgensi kehadiran influencer dengan rencana Jokowi berkantor tiga hari di IKN," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Jamiluddin melihat ada dua kemungkinan mengapa Jokowi melibatkan dan mengajak para influencer dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, Kalimanan Timur.

Baca Juga: Perjalanan Cinta Laudya Cynthia Bella, Terkini Dikabarkan Jadi Istri Ketiga Ustaz Muhammad Nuzul Dzikri

Kemungkinan pertama, yaitu Jokowi memang sengaja melibatkan influencer untuk meng-counter isu negatif terkait IKN. Mengingat isu negatif terhadap IKN sudah lama mengemuka sejak wacana perpindahan ibu kota.

"Isu negatif itu terus menguat hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024. Pembangunan dasar yang belum selesai dijadikan dasar untuk menyerang ketidakberesan pembangunan IKN," kata Jamiluddin.

Belum lagi terkait isu minimnya investor yang mau beinvestasi di IKN. Tentu hal tersebut membuat pesimis sebagian anak bangsa akan keberlanjutan pembangunan IKN.

Melalui kehadiran influencer dalam kunjungan kerja presiden di IKN, disebut bertujuan untuk meng-counter semua isu negatif tersebut.

"Untuk itu, Jokowi tampaknya sengaja melibatkan influencer dalam meresmikan jembatan. Bahkan Jokowi bersama influencer menaiki motor untuk menggambarkan kelayakan IKN," kata Jamiluddin.

Baca Juga: 7 Artis Cuma Tamatan SMA Tapi Punya Harta Kekayaan Berlimpah Update 2024, Ada yang Penghasilannya Capai Triliunan

Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta, sudah barang tentu para influencer yang diajak ke IKN akan mengemas informasi terkait agenda presiden di acara peresmian tersebut menjadi beragam counter.

"Substansi isinya, meskipun akan dikemas beragam format penyajian, tentu ingin menyampaikan semua pembangunan di IKN berjalan lancar. Pesan-pesan itu tentu untuk meng-counter tidak benar pembangunan di IKN mengalami banyak kendala," ujar Jamiluddin.

Jamiluddin memandang pemerintah berharap melalui pesan-pesan sukses pembangunan di IKN yang dikemas oleh influencer akan memengaruhi investor agar mau berinvestasi di IKN.

"Kalau ini juga yang menjadi tujuan menghadirkan influencer, tentu relatif keliru. Sebab, investor kelas kakap tentu tidak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan influencer untuk menyampaikan kontennya. Bahkan investor juga tidak menjadi pengikut influencer tersebut," kata Jamiluddin.

"Padahal, semua tahu, pesan akan berpeluang menimbulkan efek tertentu minimal pesannya sampai kepada khalayak sasaran. Karena itu, tentu sulit konten yang dikemas influencer dapar mempengaruhi investor untuk berinvestasi," Jamiluddin menambahkan.

Ia menekankan bahwa langkah pemerintah menghadirkan influencer dalam acara presiden di IKN justru menjadi keliru jika tujuannya untuk mengguah keinginan investor berinvestasi di IKN.

"Ini artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif," kata Jamiluddin.

Sementara kemungkinan kedua, kehadiran influencer diharapkan dapat mengemas konten agar masyarakat Indonesia mendungkung IKN. Sebab dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN selama ini relatif rendah.

"Hal itu terjadi karena penetapan IKN dilakukan dengan pendekatan top down, bukan bottom up sebagaimana layaknya di negara demokrasi. Ini artinya, ibu kota negara dipindahkan semata keputusan elite politik, khususnya Presiden Joko Widodo. Bahkan Jokowi yang menetapkan tempat ibu kota yang baru," kata Jamiluddin.

Padahal, lanjut dia, pemindahan ibu kota tidak ada dalam janji kampanye Jokowi. "Karena itu, pemindahan ibu kota di luar rencana Jokowi untuk periode 2019-2024," ujarnya.

Menurut dia, kalau pun DPR turut dilibatkan, hal itu hanya untuk justifikasi belaka. Mekanisme tersebut sengaja tetap dipenuhi untuk menunjukkan demokrasi tetap berjalan di Indonesia. Ia berujar di Indonesia berlaku demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansi dalam menetapkan pemindahan ibu kota.

"Karena rakyat tidak dilibatkan dalam memutuskan pemindahan ibu kota maka sebagian masyarakat juga masa bodoh. Hal itu membuat IKN seolah tanpa makna. Sebab, apalah artinya pembangunan IKN bila sebagian rakyatnya saja tidak mendukung," kata Jamiluddin.

Lewat kehadiran influencer dalam kunjungan kerja Jokowi di IKN bertujuan agar masyarakat menjadi memperhatikn IKN, terlebih mendukung.

"Agar masyarakat memberi dukungan maka dirasa perlu kehadiran influencer di IKN. Mereka ini diharapkan juga membuat konten untuk meyakinkan masyarakat pentingnya IKN," katanya.

Jamiluddin mengatakan upaya tersebut bisa saja menjadi efektif untuk meyakinkan masyarakat terhadap pentingnya IKN. Tetapi efektif itu bisa jadi hanya berlaku pada pengikut influencer yang bersangkutan.

Sisi lain yang perlu diperhatikan, yakni efektifnya suatu konten ditentukan juga oleh sikap awal khalayak terhadap konten yang diterimanya.

"Kalau konten yang diterima sama dengan sikap awalnya, maka khalayak akan menyetujuinya. Ini artinya, pengikut dari influencer akan mendukung ajakannya, yang dalam hal ini mendukung IKN," ujarnya

Sebaliknya, bila sikap khalayak tidak sama dengan ajakan konten yang disampaikan influencer maka hal itu dapat menjadi efek bumerang.

"Pengikutnya bisa jadi tidak lagi percaya pada si influencer. Akibatnya, influencer itu akan ditinggalkan pengikutnya. Sebab, hubungan influencer dengan pengikutnya hanya sebatas faktor kepercayaan. Bila pengikutnya sudah tidak percaya, maka influencer akan ditinggalkan," kata Jamiluddin.

Kesimpulannya kata dia, melibatkan influenfer dalam kunjungan kerja di IKN bagai dua sisi mata uang. Positifnya tujuan untuk menambah dukungan masyarakat bisa saja didapat, tetapi di sisi lain tidsk menutup kemungkinan dapat menimbulkan antipati baik terhadap IKN maupun influencer itu sendiri.

"Hal itu tentu bak simalakama bagi influencer. Karena itu, influencer perlu berhati-hati dalam menerima order. Sebab tidak semua orderan yang akan dikemas dalam konten akan sesuai dengan sikap awal pengikutnya. Karena itu, berpikir lah sebelum menerima order agar tidak menjadi bunerang," kata Jamiluddin.