Infografis
Suara.com - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyoroti langkah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengikuti jejak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah.
Menurut Koordinator Jatam, Melky Nahar langkah dua ormas terbesar itu berseberangan dengan kehendak publik, terutama masyarakat korban tambang.
Melky mengatakan langkah PBNU dan Muhammadiyah itu telah menunjukkan betapa ormas yang bangga-banggakan masyarakat ternyata tidak terlepas dari kepentingan pragmatis.
"Elite ormas, meski tak semua, punya titik temu kepentingan yang sama dengan oligarki dan elite politik rakus, akumulasi kekayaan," kata Melky kepada Suara.com, Senin (29/7/2024).
Menurut Melky, kendati konsesi tambang ditawarkan oleh pemerintah, bukan berarti ormas-prmas keagamaan wajib menyepakati. Sebaliknya, ormas memiliki hak untuk menolak.
"Nyatanya itu tak dilakukan. Artinya, elite ormas ini juga sangat tamak, nyaris tak ada bedanya dengan elite politik dan oligarki itu sendiri," kata Melky.
"Kini, mereka sendiri telah memutuskan untuk berada satu gerbong dengan penjahat lingkungan, dan kelak akan menjadi pelaku," imbuhnya.
Meski demikian, dikatakan Melky, publik terutama anggota dari PBNU dan Muhammdiyah yang berada di garis depan krisis, tidak perlu berkecil hati.
"Pilihan sikap segelintir elite ormas itu jelas tidak menunjukkan aspirasi kebanyakan anggota dan warga tentu masih punya hak yang sama, menolak segala bentuk kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di balik operasi tambang, termasuk ketika pelakunya justru perusahaan dari dan atau terafiliasi dengan kedua ormas," tutur Melky.
Baca Juga: JATAM Ke PP Muhammadiyah: Tolak Tawaran Kelola Tambang, Jangan Percaya Narasi Tokoh Politik!
Konsolnas Muhammadiyah soal Tambang
