Konflik PKB-PBNU: Saling Serang Lewat Pansus Haji dan Tim Lima hingga Tarung Faksi Cak Imin-Gus Men

Senin, 29 Juli 2024 | 11:12 WIB
Konflik PKB-PBNU: Saling Serang Lewat Pansus Haji dan Tim Lima hingga Tarung Faksi Cak Imin-Gus Men
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),  Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. (Suaracom/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan melihat ada kegerahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka gerah atas manuver-manuver PKB.

Terbaru, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya menolak klaim eksklusif PKB terhadap NU.

Gus Yahya juga menyoroti pembentukan panitia khusus (Pansus) Angket Haji di DPR. Menurutnya ada motif pribadi yang melatarbelakangi pembentukan pansus.

"PBNU sedang gerah dengan manuver politik PKB yang menginisiasi Pansus Haji di DPR," kata Yusak kepada Suara.com, Senin (29/7/2024).

Baca Juga: Tepis Ucapan Gus Yahya, Legislator PKB Klaim Tak Berniat Serang PBNU Lewat Pansus Haji: Tak Ada Urusan Pribadi!

Menurut Yusak, Pansus Angket Haji memang menyasar adik Yahya, yakni Yaqut Cholil Qoumas yang kini menjabat sebagai Menteri Agama. Padahal, Yaqut juga merupakan kader PKB.

"Secara politik, jika Pansus Haji terus bergulir maka kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri Agama akan menurun. Sasaran tembak dari Pansus Haji memang Menteri Agama," kata Yusak.

Pansus Bekerja di Masa Reses

Menurut Yusak, di sisi lain, ada tujuan tersendiri Yaqut yang menjadi sasaran. Apalagi, Muhaimin Iskandar yang juga Wakil Ketua DPR RI, sebelumnya mendorong agar pansus mulai bekerja, kendati DPR dalam masa reses.

"Pada saat PKB punya kepentingan masuk ke Pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, maka PKB berkepentingan untuk memastikan kader PKB atau NU yang masuk pemerintahan adalah orang-orang yang bisa dikendalikan PKB, bukan orang yang berseberangan," kata Yusak.

Baca Juga: Keras! Ketua PBNU Gus Yahya: Kami Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU

"Jadi sebagai kekuatan politik, PKB ingin powerfull dalam mengendalikan faksi besar NU-PKB di pemerintahan ke depan," sambung Yusak.

Sementara itu menyoal konflik antara elite NU dan PKB, Yusak mengemukakan secara historis PKB memang tidak bisa lepas dari NU. Hal sebaliknya juga berlaku, takni NU l tidak akan bisa dilepaskan dari PKB.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Suara.com/Dea)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Suara.com/Dea)

"Karena PKB dibentuk sebagai wadah perjuangan Nahdliyyin di jalur politik," kata Yusak.

Yusak mengatakan meskipun pilihan politik warga NU beragam alias tidak tunggal ke PKB, namun PKB tetap merepresentasikan kekuatan politik yang kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari NU.

"Jadi saling sikat antar elite PKB-NU saat ini bukan semata-mata konflik pribadi Cak Imin-Gus Yaqut, tetapi juga akumulasi dari pertarungan faksi Cak Imin dan faksi Gus Yahya-Gus Yaqut di tubuh NU pascamuktamar NU dan pasca pilpres," kata Yusak.

Di sisi lain, Yusak memandang ada upaya serangan balik dari PBNU terhadap PKB melalui wacana pembentukan pansus atau Tim Lima tentang PKB.

Pembentukan tim tersebut didasarkan atas penilian PBNU terhadap PKB yang saat ini dianggap telah melenceng dari tujuan awal pendirian. PKB dinilai hanya dikuasai oleh segelintir elite.

"Manuver PBNU membuat pansus atau Tim Lima bisa dikatakan sebagai serangan balik terhadap PKB yang menginisiasi Pansus Haji," kata Yusak.

Tak Ada Urusan PKB dan PBNU

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara atas kecurigaan Ketua Umum PBNU Yahya bahwa pembentukn Pansus Angket Haji didasarkm atas permasalahan pribadi. Cak Imin menjelaskan awal mula mengapa akhirnya DPR membentuk pansus tersebut. Hal ini diungkapkan Cak Imin melalui akun X @cakimiNOW.

"Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai. KETERTUTUPAN kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," tutur Imin.

Ia lantas menegaskan bahwa pembentukan pandus murni sebagai bentuk kerja dari Komisi VIII. Ia juga menekankan tidak ada urusannya antara Pansus Angket Haji dengan PKB atau PBNU.

"Jadi ini murni urusan pekerjaan komisi VIII yang meminta Pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Paham!" tulis Cak Imin.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI