Infografis
Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan mandat kepada dua tokoh untuk mencari jalan atas permasalahan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mandat tersebut diberikan melalui keputusan di rapat pleno PBNU, Minggu (28/7/2024).
Keputusan terkait tersebut menjadi salah satu dari hasil rapat pleno. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan ada pembahasan mengenai perkembangan hubungan PBNU dengan PKB di dalam pleno tersebut.
"Jadi, karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam terhadap PBNU dari PKB dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini," kata Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu.
Dia memastikan pihaknya tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan permasalahan dengan PKB.
Baca Juga: Kencang Rencana PBNU Bentuk Tim Lima, Misi 'Rebut' Kembali PKB Dari Cak Imin
"Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," kata Yahya.
Gus Yahya menyampaikan alasan mengapa PBNU memberikan mandat kepada dua tokoh tersebut. Salah satu alasannya lantaran rekam jejak Anwar dan Amin Said.
"Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para Assabiqunal Awwalun dari PKB yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri, dan pejuang awal dari PKB yang tersisa," kata Yahya.
Dia juga menegaskan dari semua generasi perintis, hanya Kiai Anwar yang masih tersisa. Sementara tokoh lain sudah meninggal dunia.
"Maka beliau kami minta untuk memimpin upaya mendalami masalah ini," kata Yahya.
Baca Juga: Giliran Wasekjen PBNU Sebut Ada Elite Yang Ingin Pisahkan PKB Dari NU
Sementara itu, Said Husni merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB pertama. Selain itu, Said merupakan anggota asistensi dari tim lima yang juga diberi mandat oleh PBNU untuk mempersiapkan berdirinya PKB.
"Kami lihat beliau berdua akan bekerja lebih lanjut mendalami masalah ini, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," kata Yahya.
Sebut Elite PKB Jauhi NU
Sebelumnya, PBNU menegaskan PKB didirikan untuk bangsa, bukan untuk Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan segelintir elit serta keluarganya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Suleman Tanjung menilai PKB saat ini telah melenceng dari tujuan awal pendirian dan hanya dikuasai oleh segelintir elit serta keluarganya.
"PBNU melihat ada upaya dari segelintir elite PKB yang ingin membelokkan sejarah dan ingin menjauhkan PKB dari NU," ujar Suleman dalam Rapat Pleno PBNU di Jakarta, Sabtu (27/7/2024), seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Maka dari itu, kata dia, PBNU menginginkan segera adanya pembentukan panitia khusus (pansus) tentang PKB karena melihat adanya gejala pembelokan sejarah PKB yang dilakukan segelintir elit PKB.
Pembicaraan informal dari para pengurus tentang rencana pembentukan pansus atau Tim Lima tentang PKB pun, kata dia, turut mewarnai Rapat Pleno PBNU yang digelar pada 27-28 Juli 2024.
“Para peserta rapat pleno dalam pembicaraan informal umumnya sepakat PBNU menginginkan agar PBNU menyikapi perilaku dan pernyataan elite-elite PKB," ucap dia.
Untuk itu saat penutupan rapat pleno, Minggu (28/7), Suleman menyatakan pihaknya akan mengumumkan pembentukan Pansus PKB untuk mengembalikan PKB ke rumah aslinya, yaitu NU.
Dirinya menyebutkan bahwa pembentukan pansus tersebut ini dikhususkan untuk elite PKB, sehingga para kader PKB di bawah diminta untuk tetap tenang.
“Ingat ya, ini khusus penyikapan terhadap elite PKB,” ujar Suleman.
Pansus versi PBNU
Sebelumnya, Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul telah mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam pansus untuk mengembalikan PKB ke NU.
"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7).
Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu adalah NU.
Tim Lima yang akan dibentuk tersebut akan menyerupai Tim Lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU di awal reformasi ketika mendirikan PKB.
Tim Lima itu, kata dia, akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam Kiai Haji (KH) Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
"Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," ujarnya.
