Infografis
Suara.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar meminta PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah. Ia meminta Muhammadiyah jangan mau dipengaruhi narasi tokoh politik.
"Klaim bahwa tambang bisa ramah lingkungan, atau green mining, itu omong kosong. Jangan percaya dengan narasi tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi Muhamadiyah," kata Melky kepada Suara.com, Jumat (26/7/2024).
Menurutnya, lewat IUP para elite politik hanya sedang menguatkan legitimasi bisnis-bisnisnya.
"Elit politik itu justru sedang bekerja menguatkan legitimasi keberadaan bisnis mereka, dengan menarik sebanyak mungkin kelompok yang berpengaruh secara sosial dan politik," katanya.
Baca Juga: JATAM Ingatkan Muhammadiyah Soal Izin Tambang: IUP Hanya Siasat Rezim Jokowi Jebak Ormas Keagamaan
Ia pun meminta Muhammadiyah mengerti jika model ekonomi ekstraktif seperti tambang itu rapuh.
"Muhammadiyah mestinya paham, bahwa model ekonomi ekstraktif seperti pertambangan itu rapuh, tidak berkelanjutan," katanya.
"Ia berkontribusi pada lenyapnya basis produksi warga selama ini, terutama petani dan nelayan," tambah dia.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti angkat bicara soal kabar Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah. Ia mengakui memang lembaganya telah ditawarkan terkait hal tersebut, namun sikap resmi Muhammadiyah belum disampaikan.
Hal itu disampaikan Abdul dalam akun instagram pribadinya @abe_mukti dilihat Suara.com, Kamis (25/7/2024) sore.
Baca Juga: Sejarah Muhammadiyah, Awalnya Bangun Sekolah hingga Ditawari Mengelola Tambang
"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Abdul.
Namun, meski telah ditawarkan kepada Muhammadiyah, belum diketahui dimana lokasi pertambangan tersebut.
Abdul menyampaikan, jika adanya penawaran tersebut yelah dibahas oleh jajarannya.
"PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli," ujarnya.
Kendati begitu, Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang ini akan disampaikan pada akhir Juli 2024 ini.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya beredar kabar jika PP Muhammadiyah akan mengikuti langkah PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Kabar tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Anwar Abbas.
