Infografis
Sejauh ini, Muhammadiyah belum pernah berurusan ataupun mengelola usaha pertambangan. Baru-baru ini saja, pemerintah menawarkan izin usaha pertambangan (IUP) melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun tidak mau gagabah mengambil keputusan atas tawaran tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengakui ada tawaran IUP dari pemerintah.
Penawaran ini pun telah dibahas dalam rapat Pleno 13 Juli lalu. Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang baru akan disampaikan pada akhir Juli 2024.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," ujar Abdul Mu'ti.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla memastikan bahwa jikapun ormasnya menerima izin kelola tambang ini bakal dikerjakan secara profesional.
"Jika Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan ini percayalah bahwa pengelolaan tambang itu semata-mata untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk pribadi atau kelompok organisasi sendiri," kata Dzulfikar dalam keterangannya diterima Suara.com, Jumat (26/7/2024).
"Integritas Muhammadiyah itu bisa ditelusuri dari jejak sejarah. Organisasi kami ini hadir untuk masyarakat, tak pernah ada jejak meraup keuntungan pribadi maupun kelompok," imbuhnya.
Apabila akhirnya Muhammadiyah menerima IUP, teknis dan manajerial akan dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Ia pun menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki ahli yang bisa mengelola pertambangan.
"Muhammadiyah punya para ahli yang dipercaya bisa mengelola pertambangan. Bukan kader sembarangan," ucap Dzulfikar.
Seperti itulah perjalanan sejarah Muhammadiyah dimana awalnya mendirikan sekolah dan berfokus membangun pendidikan dan kesehatan. Kini mulai mendapatkan tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
