Infografis
Suara.com - Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah kembali menjadi sorotan pasca mencuat wacana izin pengelolaan tambang diberikan kepada sejumlah ormas. Sejarah Muhammadiyah dari awal berdiri hingga sekarang menjadi menarik untuk diketahui.
Pasalnya, dalam rekam jejak organisasi Islam, belum pernah ada yang mengelola pertambangan. Pun demikian dengan Muhammadiyah, yang lebih fokus membangun dunia pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
Awal Berdiri
Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau dikenal dengan KH Ahmad Dahlan. Organisasi Islam ini dbentuk di Kampung Kauman Yogyakarta, pada 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912.
Sebenarnya, Ahmad Dahlan awalnya bukanlah pemuka agama yang terkenal. Sebelum membentuk Muhammadiyah, Ahmad Dahlan adalah seorang pedagang, khatib sekaligus pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta.
Saat itu, Ahmad Dahlan merasa kondisi masyarakat terlalu condong dengan kegiatan bersifat mistik dan jauh dari ajaran Islam. Ia kemudian berinisiatif membuat kegiatan keagamaan dan pengkajian agama Islam di rumahnya di Kampung Kauman.
Perlahan, aktifitasnya mulai diketahui banyak orang baik di luar kampung hingga menyebar ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Ajaran dan pemahaman Ahmad Dahlan semakin menyebar setelah ia pulang dari Tanah Suci untuk haji.
Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan berguru dengan ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah. Sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan dalam Islam, yang jauh dari kata konservatif.
Alhasil, Kyai Ahmad Dahlan diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar di Kweekscholl Jetis. Meskipun agama kala itu hanya sebagai pelajaran ekstrakulikuler saja.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Akui Ormas Terima Izin Tambang Bisa Picu Pro-Kontra, Tapi...
Salah satu muridnya menyarankan agar ajaran Kyai Ahmad Dahlan ini disahkan menjadi organisasi agar tetap berlanjut meskipun kelak beliau meninggal.
1 Desember 1911, didirikanlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah sebagai cikal bakal organisasi Muhammadiyah. Setahun kemudian baru terbentuklah organisasi Muhammadiyah.
”Statuten Muhammadiyah” (Anggaran Dasar Muhammadiyah) yang pertama diajukan pada 20 Desember 1912. Lalu, Gubernur Jenderal Belanda baru mengesahkan Muhammadiyah pada 22 Agustus 1914.
Peran di Pendidikan dan Kesehatan
Sejak zaman kolonial, kemerdekaan hingga era reformasi Muhammadiyah tetap bertahan. Peran Muhammadiyah untuk Indonesia selalu konsisten di dunia pendidikan.
Ormas Islam tertua ini pun kini telah memiliki 3.334 lembaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Mengutip dari situs resminya, Muhammadiyah telah membangun:
- SD 1.904
- SMP 1.128
- SMA 558
- SMK 554
- Universitas 83
- Institut 28
- Sekolah Tinggi 54
- Politeknik 6
- Akademi 1
Menurut data Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tahun 2023, organisasi ini tercatat memiliki peningkatan dalam sektor pendidikan.
- Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA): 172 ( 83 Universitas, 53 Sekolah Tinggi, dan 36 bentuk lainnya)
- Sekolah/Madrasah: 5345
- Pesantren Muhammadiyah (PesantrenMu): 440
Menariknya, Muhammadiyah juga berhasil membangun lembaga pendidikan di luar negeri. Seperti Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM), Muhammadiyah Australia Collage (MAC), TK ABA di Kairo, dan sekolah darurat untuk pengungsi Palestina di Lebanon.
Tidak hanya di dunia pendidikan, Muhammadiyah juga berperan penting soal kesehatan. Banyak sekali kita temukan rumah sakit dengan nama PKU Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah.
Setidaknya ada 122 rumah sakit (ditambah dengan 20 RS dalam proses pembangunan) dan 231 klinik yang dimiliki Muhammadiyah.
Tawaran Izin Usaha Pertambangan
Sejauh ini, Muhammadiyah belum pernah berurusan ataupun mengelola usaha pertambangan. Baru-baru ini saja, pemerintah menawarkan izin usaha pertambangan (IUP) melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun tidak mau gagabah mengambil keputusan atas tawaran tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengakui ada tawaran IUP dari pemerintah.
Penawaran ini pun telah dibahas dalam rapat Pleno 13 Juli lalu. Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang baru akan disampaikan pada akhir Juli 2024.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," ujar Abdul Mu'ti.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla memastikan bahwa jikapun ormasnya menerima izin kelola tambang ini bakal dikerjakan secara profesional.
"Jika Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan ini percayalah bahwa pengelolaan tambang itu semata-mata untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk pribadi atau kelompok organisasi sendiri," kata Dzulfikar dalam keterangannya diterima Suara.com, Jumat (26/7/2024).
"Integritas Muhammadiyah itu bisa ditelusuri dari jejak sejarah. Organisasi kami ini hadir untuk masyarakat, tak pernah ada jejak meraup keuntungan pribadi maupun kelompok," imbuhnya.
Apabila akhirnya Muhammadiyah menerima IUP, teknis dan manajerial akan dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Ia pun menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki ahli yang bisa mengelola pertambangan.
"Muhammadiyah punya para ahli yang dipercaya bisa mengelola pertambangan. Bukan kader sembarangan," ucap Dzulfikar.
Seperti itulah perjalanan sejarah Muhammadiyah dimana awalnya mendirikan sekolah dan berfokus membangun pendidikan dan kesehatan. Kini mulai mendapatkan tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
