Infografis
Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai jika PP Muhammadiyah menerima izin usaha tambang atau IUP dari pemerintah tidak untuk kepentingan kelompok sendiri tapi untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan Dzulfikar dalam menyampaikan pandangamnya soal wacana PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah.
"Jika Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan ini percayalah bahwa pengelolaan tambang itu semata-mata untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk pribadi atau kelompok organisasi sendiri," kata Dzulfikar dalam keterangannya diterima Suara.com, Jumat (26/7/2024).
"Integritas Muhammadiyah itu bisa ditelusuri dari jejak sejarah. Organisasi kami ini hadir untuk masyarakat, tak pernah ada jejak meraup keuntungan pribadi maupun kelompok," sambungnya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Akui Ormas Terima Izin Tambang Bisa Picu Pro-Kontra, Tapi...
Ia mengatakan, kalaupun PP Muhammadiyah menerima IUP, maka hal itu sudah melalui kajian mendalam dan luas tentang masalah tersebut.
"Tentu ada dinamika pro-kontra, tapi sebagai organisasi yang punya sistem kolektif yang baik, kami terus melakukan dialog dan konsolidasi untuk menentukan arah bersama," katanya.
Kemudian, menurutnya, kalau Muhammadiyah menerima Izin Usaha Pertambangan ini, secara teknis dan manajerial akan dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sejauh ini bekerja secara profesional, terbuka dan transparan.
"Keempat, Muhammadiyah punya para ahli yang dipercaya bisa mengelola pertambangan. Bukan kader sembarangan," pungkasnya.
Reaksi Abdul Mu'ti soal Tawaran Tambang
Baca Juga: Sikap Resmi Muhammadiyah Soal Tawaran Kelola Tambang Akan Diputuskan Akhir Bulan Ini
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti angkat bicara soal kabar Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah. Ia mengakui memang lembaganya telah ditawarkan terkait hal tersebut, namun sikap resmi Muhammadiyah belum disampaikan.
Hal itu disampaikan Abdul dalam akun Instagram pribadinya, @abe_mukti dilihat Suara.com, Kamis (25/7/2024) sore.
"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Abdul.
Namun, meski telah ditawarkan kepada Muhammadiyah, belum diketahui dimana lokasi pertambangan tersebut.
Abdul menyampaikan, jika adanya penawaran tersebut yelah dibahas oleh jajarannya.
"PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli," ujarnya.
Kendati begitu, Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang ini akan disampaikan pada akhir Juli 2024 ini.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," pungkasnya.
Sebelumnya beredar kabar jika PP Muhammadiyah akan mengikuti langkah PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Kabar tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.
