Infografis
Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan dukungan terhadap wacana PP Muhammadiyah menerima izin usaha tambang atau IUP dari pemerintah.
"Kami mengapresiasi langkah strategis Muhammadiyah dalam wacana Izin Usaha Tambang yang berkembang belakangan ini," kata Dzulfikar dalam keteranganya yang diterima Suara.com, Jumat (26/7/2024).
Ia menilai, hal tersebut merupakan langkah yang cukup berani ditengah diskurus publik yang berkembang.
Pihaknya pun menyampaikan, beberapa pandangannya mengenai hal tersebut. Pertama, pihaknya meyakini Muhammadiyah dan seluruh elemen strategis yang ada dalam persyarikatan sudah melakukan kajian mendalam dan luas tentang masalah IUP untuk Ormas tersebut.
Baca Juga: Sikap Resmi Muhammadiyah Soal Tawaran Kelola Tambang Akan Diputuskan Akhir Bulan Ini
"Tentu ada dinamika pro-kontra, tapi sebagai organisasi yang punya sistem kolektif yang baik, kami terus melakukan dialog dan konsolidasi untuk menentukan arah bersama," katanya.
Kedua, kata dia, jika Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan ini percayalah bahwa pengelolaan tambang itu semata-mata untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk pribadi atau kelompok organisasi sendiri.
"Integritas Muhammadiyah itu bisa ditelusuri dari jejak sejarah. Organisasi kita ini hadir untuk masyarakat, tak pernah ada jejak meraup keuntungan pribadi maupun kelompok," ujarnya.
Kemudian, menurutnya, kalau Muhammadiyah menerima Izin Usaha Pertambangan ini, secara teknis dan manajerial akan dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sejauh ini bekerja secara profesional, terbuka dan transparan.
"Keempat, Muhammadiyah punya para ahli yang dipercaya bisa mengelola pertambangan. Bukan kader sembarangan," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perpres Distribusi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Begini Isinya!
Reaksi Abdul Mu'ti
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti angkat bicara soal kabar Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah. Ia mengakui memang lembaganya telah ditawarkan terkait hal tersebut, namun sikap resmi Muhammadiyah belum disampaikan.
Hal itu disampaikan Abdul dalam akun instagram pribadinya @abe_mukti dilihat Suara.com, Kamis (25/7/2024) sore.
"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah: 1. ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024," kata Abdul.
![Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/17/50627-abdul-muti.jpg)
Namun, meski telah ditawarkan kepada Muhammadiyah, belum diketahui soal lokasi pertambangan tersebut.
Abdul menyampaikan, jika adanya penawaran tersebut yelah dibahas oleh jajarannya.
"PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli," ujarnya.
Namun, Abdul menegaskan, jika sikap resmi Muhammadiyah terkait kelola izin tambang ini akan disampaikan pada akhir Juli 2024 ini.
"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insyaallah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," pungkasnya.
Sebelumnya, beredar kabar jika PP Muhammadiyah akan mengikuti langkah PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Kabar tersebut dikuatkan dengan adanya pernyataan Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Anwar Abbas.
