Pemuda Muhammadiyah Akui Ormas Terima Izin Tambang Bisa Picu Pro-Kontra, Tapi...

Jum'at, 26 Juli 2024 | 13:05 WIB
Pemuda Muhammadiyah Akui Ormas Terima Izin Tambang Bisa Picu Pro-Kontra, Tapi...
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/1/2023). (Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan dukungan terhadap wacana PP Muhammadiyah menerima izin usaha tambang atau IUP dari pemerintah. 

"Kami mengapresiasi langkah strategis Muhammadiyah dalam wacana Izin Usaha Tambang yang berkembang belakangan ini," kata Dzulfikar dalam keteranganya yang diterima Suara.com, Jumat (26/7/2024). 

Ia menilai, hal tersebut merupakan langkah yang cukup berani ditengah diskurus publik yang berkembang. 

Pihaknya pun menyampaikan, beberapa pandangannya mengenai hal tersebut. Pertama, pihaknya meyakini Muhammadiyah dan seluruh elemen strategis yang ada dalam persyarikatan sudah melakukan kajian mendalam dan luas tentang masalah IUP untuk Ormas tersebut. 

Foto udara areal pasca tambang nikel yang sebagian telah di reklamasi di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. (ANTARA FOTO/Jojon)
Foto udara areal pasca tambang nikel yang sebagian telah di reklamasi di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. (ANTARA FOTO/Jojon)

"Tentu ada dinamika pro-kontra, tapi sebagai organisasi yang punya sistem kolektif yang baik, kami terus melakukan dialog dan konsolidasi untuk menentukan arah bersama," katanya. 

Kedua, kata dia, jika Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan ini percayalah bahwa pengelolaan tambang itu semata-mata untuk kesejahteraan sosial masyarakat, bukan untuk pribadi atau kelompok organisasi sendiri.  

"Integritas Muhammadiyah itu bisa ditelusuri dari jejak sejarah. Organisasi kita ini hadir untuk masyarakat, tak pernah ada jejak meraup keuntungan pribadi maupun kelompok," ujarnya. 

Kemudian, menurutnya, kalau Muhammadiyah menerima Izin Usaha Pertambangan ini, secara teknis dan manajerial akan dikelola oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sejauh ini bekerja secara profesional, terbuka dan transparan. 

"Keempat, Muhammadiyah punya para ahli yang dipercaya bisa mengelola pertambangan. Bukan kader sembarangan," pungkasnya. 

Baca Juga: Sikap Resmi Muhammadiyah Soal Tawaran Kelola Tambang Akan Diputuskan Akhir Bulan Ini

Reaksi Abdul Mu'ti

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI