Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara setelah kadernya Andi Arief disinggung oleh Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim karena diangkat sebagai Komisaris Independen BUMN, tepatnya di PLN.
Khaeron tak mau ambil pusing dengan penyataan Chico yang bilang jabatan baru Andi Arief beraroma bagi-bagi jabatan yang dilakukan terhadap pendukung Prabowo-Gibran.
“Ya tanya PDIP saja,” kata Herman, kepada Suara.com, ditemui di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (25/7/2024) malam.
Herman menegaskan Andi Arief sendiri sudah tidak aktif di Partai Demokrat usai mengemban jabatan barunya.
Baca Juga: Jejak Kontroversi Andi Arief: Dulu Sebut Prabowo Jenderal Kardus Kini Dapat Jatah Komisaris PLN
“Beliau sudah mundur dari Ketua Bapilu,” jelasnya.
Ia menjelaskan Ketua Bapilu Partai Demokrat kekinian diisi oleh pelaksana tugas alias Plt.
“Penggantinya, nanti ada Plt. Nanti akan disampaikan,” katanya.
Ia mengatakan hingga Rabu malam nama pengganti Andi Arief belum muncul. Meski demikian, Herman mengatakan dalam beberapa hari ke depan nama pengganti tersebut bakal segera diumumkan.
“Sampai tadi malam pembahasan masih belum muncul. Tapi nanti dalam beberapa hari kedepan bakal diumumkan,” pungkas Herman.
Disinggung PDIP
PDI Perjuangan mengkritisi soal Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief yang diangkat menjadi Komisaris Independen BUMN tepatnya di PLN. Partai berlambang Banteng itu mencium aroma bagi-bagi jabatan yang sudah dilakukan ke para pendukung Prabowo Subianto-Gibran.
"Ya kita melihat sekarang sepertinya bagi bagi jabatan itu sudah menjadi sangat lumrah dianggapnya biasa. Padahal pendukung dari presiden terpilih ini kan presidennya belum dilantik," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim kepada Suara.com, Rabu (24/7/2024).
Ia mengatakan, bukan hanya Andi Arief yang kekinian menjabat sebagai Komisaris BUMN, tapi juga figur lain yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran.
"Jadi kita melihat itu banyak sekali ya bukan hanya Andi Arief atau Fauzi Baadila. Harapan kami tentu banyak sekali aturan atau etika terkait pengangkatan komisaris BUMN yang dilanggar," katanya.
