Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, mengakui memang ada pembahasan alot dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait urusan penentuan figur yang akan diusung di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah 2024.
Menurutnya, pembahasan yang alot tersebut dikarenakan berbagai kepentingan yang terjadi.
"Komunikasinya juga agak alot beberapa daerah sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat, sebutlah kemarin Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Ini agak alot karena memang ada berbagai kepentingan-kepentingan dan diskusinya panjang itu pasti," kata Idrus dalam konferensi persnya di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).
Kendati begitu, ia mengatakan, adanya hal ini dianggap sebagai hal yang wajar. Terlebih ini terjadi ketika proses, dari pada perdebatan terjadi ketika kalah dalam Pilkada.
"Koalisi Indonesia Maju telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi harus dibicarakan harus dikomunikasikan dengan prinsip bahwa lebih baik kita berantem di dalam proses daripada nanti akhirnya kita saling salah menyalahkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Idrus menganggap adanya perdebatan-perdebatan dalam internal KIM dalam Pilkada merupakan momentum untuk memperkuat proses demokratisasi.
"Nah ini tekanannya di sini bahwa KIM tidak berarti penyeragaman. Tetapi tetap menjamin adanya proses demokratisasi yang ditandai dengan perdebatan-perdebatan konseptual dalam rangka untuk salah satu di antaranya mendistribuskan posisi-posisi," katanya.
"Lalu posisi-posisi ini nanti menjadi instrumen untuk melaksanakan konsep-konsep yang ada dalam rangka untuk menjamin efektivitas kepemimpinan Prabowo-Gibran ke depan," Idrus menambahkan.
Untuk diketahui, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum memutuskan siapa pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada di Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah.
Baca Juga: Survei Indikator: Anies Mendominasi, Ahok dan RK Masih Bisa Jadi 'Kuda Hitam' di Pilkada Jakarta
Sejauh ini KIM baru solid memberikan dukungan untuk Pilkada Jawa Timur dan Sumatera Utara.
