Infografis
Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9, Hamzah Haz, meninggal dunia pada Rabu (24/7/2024) hari ini. Kabar duka terkait meninggalnya Hamzah Haz beredar dari pesan berantai di kalangan wartawan.
"Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Telah wafat DR. KH. Hamzah Haz pada jam 09.30 di kedimana Tegalan (Jakarta Timur)," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi kepada Suara.com membenarkan informasi tersebut.
Hamzah Haz meninggal dalam usia 84 tahun. Ia akan dimakamkan di kawasan Bogor, tepatnya di komplek pemakaman keluarga di Cisarua Bogor hari ini (red_) juga.
Siapa Hamzah Haz?
Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Sejak muda, Hamzah Haz aktif dalam berbagai organisasi. Ia menikah dengan Asmaniah dan Titin Kartini. Dari pernikahan itu, Hamzah Haz dikaruniai 12 anak yang terdiri dari 4 laki-laki dan 8 perempuan.
Setelah lulus dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Pontianak tahun 1961, ia bekerja sebagai wartawan di surat kabar Bebas. Sebelum jadi wartawan, ia juga sempat jadi guru pada tahun 1960.
Sekitar satu tahun lamanya Hamzah Haz bertahan di dunia jurnalistik. Setelah itu, ia ikut ayahnya untuk belajar di Akademi Koperasi Negara di Yogyakarta. Di sana, Hamzah Haz terlibat aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan.
Tahun 1965, Hamzah Haz kembali ke Pontianak dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura dan jadi dosen di universitas tersebut. Menariknya, selain di dunia akademis, Hamzah Haz juga aktif di bidang politik. Ia pernah menjadi Ketua Presidium KAMI Konsulat Pontianak dan mewakili Angkatan 66 di DPRD Kalimantan Barat.
Hamzah Haz juga pernah jadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat yang kemudian terpilih jadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia setia bersama PPP hingga akhirnya menjadi Ketua Umum PPP selama dua periode (1998-2007).
Tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengangkat Hamzah Haz jadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, ia mengundurkan diri dari kursi menteri karena desakan dari masyarakat bahwa pemimpin partai tidak boleh menjabat sebagai menteri.
