Infografis
Suara.com - Anak-anak menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dalam puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 di Jayapura, Papua.
Di hadapan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi, anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak itu mengangkat lima topik yang jadi fokus utama, mulai dari persoalan pernikahan dini hingga eksploitasi pekerja anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan kalau Suara Anak Indonesia yang disusun sendiri oleh anak-anak itu menjadi bentuk partisipasi serta kekhawatiran anak kan berbagai isu perlindungan terhadap kelompok mereka sendiri.
“Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga turut berperan menentukan masa depan yang terbaik untuk mereka sendiri. Mereka memiliki hak untuk terbebas dari diskriminasi, terpenuhi haknya dan terlindungi dari kekerasan,” kata Bintang dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).
Baca Juga: Ironi Hari Anak Nasional, FSGI Soroti Masih Banyak Kekerasan Murid Di Sekolah
Berikut detail tuntutan yang disampaikan oleh Forum Anak tersebut:
1. Pemenuhan Hak Sipil Anak, Forum Anak memohon Pemerintah dan Masyarakat untuk mengoptimalkan edukasi mengenai prosedur pembuatan dan pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan administrasi kependudukan lainnya.
2. Melihat kondisi perkawinan anak yang masih darurat di berbagai Provinsi di Indonesia, yang berdampak pada berbagai kondisi sosial, seperti anak putus sekolah, penelantaran pada anak, dan stunting. Maka dari itu, Forum Anak memohon Pemerintah dan Masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan dari tingkatan paling bawah dengan membentuk satgas pencegahan perkawinan usia anak.
3. Saat ini banyak anak Indonesia menjadi perokok aktif atau pasif dan korban penyalahgunaan NAPZA, termasuk minuman keras yang berdampak pada gaya hidup dan lingkungan sosial, sehingga menjadi budaya buruk. Karena itu, Forum Anak memohon agar dioptimalkan regulasi yang diadopsi dari Prinsip Hak Anak dan prinsip bisnis, yakni kerangka kerja global yang mengatur bagaimana bisnis mempengaruhi dan mematuhi hak anak dalam operasi mereka, seperti perusahaan, produk, dan lain-lain.
4. Masih ditemukan terbatasnya akses dan fasilitas pendidikan di beberapa daerah yang menyebabkan anak tidak memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Forum Anak memohon kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pada Sistem Pendidikan di Indonesia terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta pemerataan fasilitas pendidikan yang ramah anak secara menyeluruh terkhusus Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Baca Juga: KemenPPPA Terima 67 Aduan Kekerasan Anak Di Ranah Online, Terkini Kasus Open BO 'Premium Place'
5. Saat ini sebagian anak-anak Indonesia masih mengalami kekerasan dan eksploitasi yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan baik dalam bidang pendidikan maupun sosial. Forum Anak meminta agar Undang-Undang terkait kekerasan dan eksploitasi pada anak terus disosialisasikan dan diimplementasikan guna menekan angka permasalahan tersebut.
