Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mempertanyakan kesesuaian antara undang-undang (UU) Omnibus Law dengan nilai-nilai Pancasila.
Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Harlah PKB ke-26.
Menurut dia, UU Omnibus Law mesti dicek ulang untuk memastikan agar pasal-pasal di dalamnya sesuai dengan Pancasila.
“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila. Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita di dalam menjaga pilar,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).
Baca Juga: Lempar Kritik, Cak Imin Sebut BPIP Belum Dikelola Secara Cerdas
Dengan aturan dalam UU Omnibus Law yang sesuai dengan Pancasila, Cak Imin menyebut Indonesia akan terhindar dari pengaruh ekonomi global yang bisa mengakibatkan ketidakpastian dalam ekonomi nasional.
“Tanpa itu, kita akan terombang-ambing kekuatan global membawa ekonomi ketidakpastian sementara kita tidak punya pijakan sehingga pada detik ini, kita menyaksikan hari ini dan ke depan bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati pertumbuhan ekonomi negara lain, sementara kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita,” tutur Cak Imin.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyebut bahwa pembangunan yang tidak konsisten dalam mengimplementasikan Pancasila bisa mengakibatkan kegagalan dalam ekonomi nasional.
“Terombang-ambing dan bahkan didikte oleh dinamika global yang tidak pernah kelihatan, invisible hand itu ternyata bukan ke arah kemajuan, tetapi bisa menuju kepada kebangkrutan dan ketidakberdayaan,” katanya.
“Inilah cara pandang ideologis kita yang saya berharap menjadi pijakan dan rujukan kita di dalam implementasi tugas-tugas kelembagaan partai politik khususnya di dalam membangun pemerintahan melalui legislatif, eksekutif dan seluruh sistem sendi-sendi pemerintahan,” imbuh dia.
Baca Juga: Kelakar Cak Imin Singgung Kemacetan Di DKI: Apa Perlu Kita Nyalon Gubernur Jakarta?
