Infografis
Suara.com - Gangguan pertumbuhan anak atau stunting masih menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan di Jakarta. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SKI) pada 2023, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen. Sementara, pada 2024, angka prevalensi stunting di Jakarta mencapai 17,6 persen.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat meninjau kegiatan percepatan penurunan stunting di Cilincing, pada Maret lalu, menyatakan, penanganan stunting menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Upaya penurunan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pemberian suplemen tablet tambah darah, serta pemenuhan pangan bergizi dan pola pangan yang memenuhi syarat Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
"Jadi, pola pangan B2SA meliputi pangan utama, lauk, sayur, buah dan protein hewani yang perlu dikenalkan kepada ibu hamil, sebagai Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) untuk anak sampai usia dua tahun. Dengan kecukupan asupan tersebut, kita berharap, potensi stunting bisa kita tanggulangi. Karena, jangan sampai stunting terus menjadi penghambat pertumbuhan generasi penerus bangsa, dan itu yang kita targetkan," ujarnya.
Pj Gubernur Heru juga mengajak seluruh stakeholder dapat bergotong royong menangani stunting di Jakarta. Menurutnya, anak-anak Jakarta berhak untuk tumbuh dan berkembang baik, agar pada masa depan bisa menjadi pribadi yang aktif, sehat, produktif, serta berguna bagi kemajuan bangsa. Karena itu, ia mengimbau para ibu agar rutin membawa anaknya ke Posyandu untuk pemeriksaan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengungkapkan, Jakarta merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah kedua di Indonesia. Ia menyatakan, pihaknya telah mengupayakan berbagai cara agar target tersebut bisa terpenuhi. Dinkes mengambil kebijakan intervensi stunting dengan meningkatkan cakupan pemantauan pertumbuhan bayi di bawah lima tahun (balita).
"Ini adalah upaya untuk menemukan masalah gizi sedini mungkin dan melakukan intervensi sesegera mungkin agar tidak terjadi stunting," ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinkes DKI melakukan pemenuhan antropometri di semua posyandu dan melakukan pemeliharaan. Keterampilan semua kader dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memantau pertumbuhan balita juga ditingkatkan.
Dinkes DKI juga melakukan intervensi terhadap balita bermasalah gizi, seperti balita weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Dalam pelaksanaannya, Dinkes DKI membutuhkan anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemulihan bagi balita weight faltering, underweight, gizi kurang, serta gizi buruk. "Serta Pangan untuk Keperluan Medik Khusus (PKMK) untuk balita stunting, dengan PMT pemulihan berbahan pangan lokal tinggi protein, lewat dua sumber protein hewani," ujar Ani.
Pelibatan rumah sakit swasta dalam pemberian PKMK untuk mempercepat akses layanan rujukan balita stunting juga menjadi penunjang penting.
Baca Juga: Heru Pastikan 107 Guru Honorer Yang Dipecat Bisa Kembali Mengajar, Akan Ditempatkan Ulang
Intervensi Spesifik
