Sebut Penghapusan Jurusan SMA Bikin Repot Pihak Sekolah, Pakar: Akhirnya Bohong-bohongan Saja, Cuma Ganti Istilah

Suara.com - Pelaksanaan program penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA tuai kritikan. Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyebut kalau implementasi dari konsep tersebut pada akhirnya sama saja dengan sistem peminatan Kurikulum 2013.

Bukan hanya tidak menawarkan sistem pendidikan yang baru, namun Darma juga melihat kalau program tersebut hanya merepotkan sekolah.

"Pada akhirnya sekolah menjadi lebih repot. Sebagai contoh, ada sekolah yang membagi dengan paket-paket. Paket pelajaran yang kira-kira memang anak-anaknya akan kuliah di jurusan IPA, ada paket untuk menyiapkan mereka yang akan kuliah ke jurusan sosial humaniora. Akhirnya ya bohong-bohongan saja karena hanya ganti istilah, dari jurusan menjadi paket," kritik Darma kepada Suara.com, dihubungi pada Senin (22/7/2024). 

Kebijakan dihapusnya penjurusan itu pun disebut ngawur. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak melihat kalau infrastruktur pendidikan Indonesia sebenarnya belum siap lakukan program tersebut. Sebab, dikatakan oleh Darma kalau penghapusan jurusan ditingkat SMA itu kebanyakan dilakukan oleh negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju.

Baca Juga: Imbas Jurusan SMA Dihapus, Darmaningtyas: IPTEK di Indonesia Terancam Tertinggal

"Penghapusan jurusan tersebut dicoba diakomodasi dalam Kurikulum 2013 dengan konsep Peminatan. Tapi kebijakan peminatan ini tidak bisa jalan karena insfrastrukturnya tdk mendukung, ruang kelas, guru, laboratorium, dan birokrasinya. Juga masyarakat, orang tua murid dan murid belum siap," tuturnya.

Salah satu masalah yang pernah muncul dari sistem peminatan terdahulu juga karena ada mata pelajaran yang menjadi pilihan favorit murid. Sehingga guru jadi kelebihan jam mengajar, atau bahkan sampai tidak cukup pengajar. 

Di sisi lain juga ada pelajaran yang sepi peminat padahal gurunya tersedia cukup. Darma menegaskan kalau kondisi itu bukan masalah sepele. Terlebih terjadi di hampir semua sekolah, karena hal itu terkait dengan kesejahteraan guru.

"Guru yang minim mengajar akan sulit memperoleh tunjangan profesi, karena ada kewajiban guru mengajar 24 jam seminggu. Sementara kalau peminatnya sedikit, guru mengajar kurang dari 24 jam, sehingga tidak memperoleh tunjangan profesi," jelasnya.

Baca Juga: Pengamat Pendidikan Soroti Kegagalan Guru dan Orang Tua Mendidik Siswa SMA: Tak Kenal Profil Minat Anak!