Suara.com - Krisis air yang terjadi di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditengarai Greenpeace Indonesia bakal menjadi lumbung bisnis baru oligarki. Persoalan tersebut mencuat seiring persoalan air bersih di wilayah tersebut.
Selain itu, korban pelecehan seksual kembali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak aparat kepolisian lantaran laporannya tidak ditindaklanjuti.
Dua berita tersebut menjadi pilihan Redaksi Suara.com dalam seminggu terakhir. Selain itu, persoalan anggaran makan siang bergizi yang menjadi program Prabowo-Gibran menjadi sorotan dan juga rencana penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di tingkat SMA menjadi polemik. Berikut berita-berita pilhan dari Suara.com selama seminggu terakhir.
1. Krisis Air di IKN Bakal Jadi Lumbung Bisnis Elite Oligarki, Begini Penjelasan Greenpeace
![Foto memperlihatkan bendera nasional Indonesia berkibar di atas kompleks Istana Kepresidenan di ibu kota Nusantara di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/12/41312-ibu-kota-nusantara-ikn-ikn-nusantara-progres-pembangunan-ikn-ilustrasi-ikn.jpg)
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini sedang mengalami kondisi krisis air.
Hal tersebut dikatakan Greenpeace Indonesia yang menyebutkan kalau krisis tersebut sebenarnya sudah terjadi sebelum pembangunan IKN dimulai. Kemudian makin parah saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membangun IKN.
2. Kaltim Lagi Krisis Air, Greenpeace Indonesia Minta Pembangunan IKN Dihentikan
![Foto menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia yang baru di masa depan di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/12/11156-ibu-kota-nusantara-ikn-ikn-nusantara-progres-pembangunan-ikn-ilustrasi-ikn.jpg)
Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) disebut tengah mengalami krisis air. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disarankan untuk dihentikan sementara.
Baca Juga: Jokowi Wajib Evaluasi Amdal Sebelum Ngantor di IKN, Greenpeace: Hak Masyarakat Harus Dipenuhi!
Greenpeace Indonesia menemukan kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kaltim.