Infografis
Suara.com - Krisis air di Kalimantan bukan masalah yang baru-baru ini terjadi. Pakar Mitigasi Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mengatakan bahwa kondisi itu bahkan telah terjadi sejak tahun 1970-an.
Masalah ketersediaan air itu bermula karena penggundulan hutan atau deforestasi yang sudah terjadi pada masa itu. Eko menjelaskan, pada era tersebut menjadi kali pertama pembabatan hutan besar-besaran di Kalimantan.
"Durasi kedua kerusakannya ketika tambang dan sekarang sawit. Tentu deforestasi itu berpengaruh terhadap kelangkaan air," kata Eko saat dihubungi Suara.com, Jumat (19/7/2024).
Dengan kondisi seperti itu, gegap gempita membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harusnya dilakukan lebih hati-hati. Eko mengatakan kalau saat ini pemerintah bukan harus lakukan pembatasan deforestasi, melainkan dilarang menebang hutan.
Baca Juga: Upacara 17 Agustus Perdana di IKN Bakal Jadi Sejarah Bagi Kalimantan Timur
"Tapi rasanya perlakuan itu masih saja dilakukan dari tahun 70-an sampai sekarang," kritik Eko.
Itu sebabnya, menurut Eko, masalah krisis air di Kalimantan tidak hanya serta merta karena pembangunan IKN. Dia menegaskan bahwa sebelum ada IKN, ketersediaan air Kalimantan sudah terbatas karena faktor alamnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah justru melakukan tata kelola di Kalimantan dengan tidak benar.
![Foto memperlihatkan bendera nasional Indonesia berkibar di atas kompleks Istana Kepresidenan di ibu kota Nusantara di ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [Yasuyoshi CHIBA / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/12/41312-ibu-kota-nusantara-ikn-ikn-nusantara-progres-pembangunan-ikn-ilustrasi-ikn.jpg)
"Ini perlu saya sampaikan agar kita tidak terjebak bahwa IKN lah yang memperparah krisis air. Tapi tata kelola Kalimantan sejak tahun 70-an, pembabatan hutan besar-besaran, pertambangan besar-besaran, lalu mungkin berikutnya akan ada penghabisan karst," tuturnya.
Itu sebabnya, dia menyarankan bahwa sekarang bukan lagi tindakan mitigasi yang bisa dilakukan di Kalimantan. Tetapi, pencegahan dengan tak lagi lakukan penebangan hutan.
Baca Juga: Dari Fakta Mengerikan Soal IKN Hingga Makan Siang Gratis Prabowo Rp 7.500
"Jadi jangan sampai disempitkan menjadi IKN. Yang menghancurkan gaya hidup pembangunan, kita yang sudah menghancurkannya," kata Eko.
