Infografis
Suara.com - Organisasi nonpemerintah Greenpeace mengungkapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibayang-bayangi krisis air karena dampak perubahan iklim dan juga faktor lingkungan banyak hutan dibabat dan digantikan menjadi perkebunan sawit maupun pertambangan yang memicu serapan air jadi minim.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengomentari nominal biaya makan bergizi yang diproyeksikan menjadi sekitar Rp7.500 per anak. Menurutnya, biaya tersebut sudah sangat besar untuk di beberapa daerah.
Dua tema berita tersebut merupakan isu pilihan yang terangkum selama Kamis (19/7/2024). Selain itu ada tiga berita lainnya yang merupakan pilihan Redaksi Suara pada hari Kamis kemarin.
1. Fakta Mengerikan di Balik Pembangunan IKN, Krisis Air di Depan Mata
Baca Juga: Berubah! Batal Diusung Golkar jadi Cawagub Kaesang di Jakarta, Jusuf Hamka: Innalillahi...
![Gambar dari udara ini menunjukkan Istana Kepresidenan Indonesia yang baru (tengah) di calon ibu kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/7/2024). [STRINGER / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/07/12/52679-ibu-kota-nusantara-ikn-ikn-nusantara-progres-pembangunan-ikn-ilustrasi-ikn.jpg)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sulit dilanjutkan, lantaran Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mengalami krisis air. Greenpeace Indonesia menemukan fakta bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memprioritaskan prasyarat sosial dan lingkungan dalam pembangunan IKN, sehingga memperparah krisis air di Kaltim.
Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas menyebut, Kaltim termasuk wilayah yang alami krisis air karena dampak dari perubahan iklim.
2. Kurikulum Merdeka: Siswa SMA Tak Lagi Dibebani Jurusan, Bebas Pilih Mata Pelajaran Sesuai Minat
![Ilustrasi pelajar SMA. [Envanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/20/53791-ilustrasi-pelajar-sma.jpg)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kini meniadakan jurusan di tingkat SMA agar basis pengetahuan siswa lebih relevan untuk rencana studi lanjutan. Hal ini bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.
Baca Juga: Kurikulum Merdeka: Siswa SMA Tak Lagi Dibebani Jurusan, Bebas Pilih Mata Pelajaran Sesuai Minat
Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan peniadaan jurusan di SMA sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021.
3. Berubah! Batal Diusung Golkar jadi Cawagub Kaesang di Jakarta, Jusuf Hamka: Innalillahi...
Bos Jalan Tol, Jusuf Hamka alias Babah Alun mengaku kaget setelah mendapat surat instruksi dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, Jusuf Kalla sebelumnya digadang-gadang untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
Bahkan, dia pun mengaku tugas yang diberikan oleh partainya itu terlalu berat.
4. Makan Siang Gratis Prabowo Turun Jadi Rp 7.500 Per Porsi, Muhadjir Effendy: Itu Sangat Besar
Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengomentari nominal biaya makan bergizi yang diproyeksikan menjadi sekitar Rp7.500 per anak.
Menurutnya, biaya tersebut sudah sangat besar untuk di beberapa daerah. Padahal, awalnya anggaran untuk program ini per anak Rp 15.000.
5. SMPN 19 Depok Akui Katrol Nilai Siswa, KPPPA: Merugikan Hak Anak!
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merasa risau atas tindakan SMPN 19 Depok yang menaikan nilai 51 muridnya. Tindakan memanipulasi data tersebut dilakukan agar para murid itu bisa diterima di sekolah negeri lewat jalur nilai rapor.
Deputi Pemenuhan Hak Anak KPPPA, Nahar menyampaikan bahwa tindakan tersebut justru bisa merenggut hak anak lainnya. Sehingga dia mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur.
